Pewarta.TV, Jakarta – Ketua Umum Partai Daulat Kerajaan Nusantara (PDKN), Dr. Rahman Sabon Nama, menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap pidato Wilson Lalengke, jurnalis dan aktivis hak asasi manusia asal Indonesia, yang disampaikan dalam Konferensi Komite Keempat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat, pada 8–10 Oktober 2025.
Dalam pernyataan yang dikirimkan pada hari ini, Selasa, 21 Oktober 2025, Dr. Rahman menilai pidato Lalengke memiliki bobot esensial yang menggugah sekaligus menggugat PBB agar segera mengambil langkah konkret terhadap situasi kemanusiaan di Kamp Tindouf, Aljazair – wilayah yang telah lama menjadi sorotan dunia atas dugaan pelanggaran hukum dan HAM oleh kelompok separatis Front Polisario.
Sebagaimana diketahui bahwa Wilson Lalengke baru-baru ini menghadiri konferensi penting yang dilaksanakan oleh Komite Keempat (Fourth Committee) PBB di Markas Besar PBB di New York City dan menyampaikan pidatonya pada hari pertama konferensi, yakni Rabu, 8 Oktober 2025. Dalam pidato yang disampaikan berbahasa Inggris dengan alokasi waktu tiga menit yang disediakan, Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia itu menyoroti perihal kontrol penuh dan otoriter yang dilakukan oleh Front Polisario terhadap para pengungsi di Kamp Tindouf.
Ia mengungkapkan adanya praktik intimidasi, penyiksaan, penahanan tanpa proses hukum, hingga penghilangan paksa (extrajudicial execution) terhadap individu yang berusaha melarikan diri dari kamp, sebagaimana dikutipnya dari laporan Dewan Hak Asasi Manusia PBB. “According to United Nations Human Rights Council reports, there have been numerous of extrajudicial execution, arbitrary detentions, and torture in Tindouf camps.” Demikian Wilson Lalengke dalam pidatonya.
Kamp Pengungsi Tindouf berada di wilayah gurun Sahara di dalam territorial Aljazair, yang terisolasi dengan kondisi alam ekstrem dihuni oleh tidak kurang dari 170.000 pengungsi etnis Sahrawi yang merupakan penduduk asli wilayah Sahara Maroko. Fasilitas dasar seperti air bersih, makanan, dan layanan kesehatan sangat terbatas, diperparah oleh minimnya akses terhadap bantuan internasional.
Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum PDKN, Dr. Rahman menyatakan bahwa Wilson Lalengke telah menggulirkan tantangan moral bagi lembaga dunia tersebut. “Wilson Lalengke telah menggelindingkan sebuah tantangan moral dan politik bagi PBB. Pidatonya bukan sekadar retorika, melainkan panggilan nurani untuk menyudahi pelanggaran HAM yang telah berlangsung terlalu lama. Kami di PDKN mendukung penuh seruan ini sebagai bagian dari perjuangan global untuk keadilan dan kemanusiaan,” jelas pria yang menjabat sebagai Wareng V Adipati Kapitan Lingga Ratuloly itu.
Menurut Dr. Rahman, pelbagai sorotan itu memaknai bahwa Wilson Lalengke ingin menggugah maupun menggugat PBB agar tidak saja UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) mengambil peran bantuan kemanusiaan untuk pengungsi. Juga, agar tidak saja MINURSO (United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara) dalam peran politik dan penjaga stabilitas dan keamanan dalam penyelesaian konflik antara Maroko dengan Aljazair yang selama ini mendukung Polisario.
“Tetapi yang utama dan urgensif saat ini dalam perspektif Lalengke adalah: Untuk keadilan dan kemanusiaan semesta (universum), PBB perlu mengintervensi Kamp Tindouf untuk penyudahi tindakan pelanggaran hukum dan HAM oleh Front Polisario yang telah berlangsung nyaris setengah abad atau lima dekade sejak 1970-an,” beber Dr. Rahman Sabon Nama.
Tokoh nasional yang pernah mengikuti Human Values Education di Institute of Sathya School Thailand tersebut menyimpulkan bahwa Wilson Lalengke, melalui kesempatan langka untuk tampil di forum internasional ini, mendorong PBB untuk tidak hanya berperan sebagai penjaga perdamaian dan penengah politik melalui MINURSO, serta sebagai penyedia bantuan kemanusiaan melalui UNHCR. Namun, PBB juga harus mengambil peran utama dalam penegakan hukum dan perlindungan atas hak asasi manusia di Kamp-kamp Tindouf maupun belahan dunia lain.
Pidato Wilson Lalengke mendapat sambutan hangat dari berbagai kalangan di Indonesia, termasuk dari tokoh-tokoh politik dan aktivis HAM. Kehadirannya di forum internasional dianggap sebagai representasi suara rakyat Indonesia dalam isu-isu global yang menyentuh nilai-nilai kemanusiaan. (TIM/Red)
