Pewarta.TV, Jakarta – Raker Komisi IV dengan Menteri Pertanian untuk pembahasan anggaran 2026 berlangsung cukup dinamis dan konstruktif. Evaluasi program dan serapan anggaran 2025 menjadi baseline pertimbangan alokasi 2026.
“Pertanian sebagai soko guru dan pondasi pertumbuhan ekonomi 2026 harus presisi dalam anggaran dan program, kementan harus mampu bergerak cepat untuk menghadapi kondisi pangan global yang tidak stabil” papar Riyono Caping Anggota Komisi IV DPR FPKS.
Capaian stok beras dan panen raya petani musim ini bagus, adanya stok pangan mencapai 4 juta ton membuktikan petani mampu untuk swasembada beras khususnya. Namun masih ada ketimpangan yang menjadi konsen kita saat ini.
“Ada 177 Kabupaten dari 416 kabupaten atau sekitar 42% yang masih defisit pangan. Perlu usaha keras dan intensif untuk bisa menjaga akses dan distribusi pangan mereta se Nusantara, ini menjadi pekerjaan bagi Kementan di 2026” tambah Riyono
Anggaran kementan 2024 sebesar 14,6 Trilyun, tahun 2025 sebesar 29.37 Trilyun dan rencana anggaran 2026 mengajukan ke DPR 44 Trilyun. Secara norma anggaran dan beban kerja setiap tahun mengalami kenaikan merupakan kewajaran untuk mewujudkan kedaulatan pangan 2026.
“Evaluasi dan capaian program dari sektor hulu cukup bagus, produksi yang menjadi tupoksi kementan harus tetap dijaga. Sinergi eksekutif dan legeslatif serta keterlibatan semua stakeholder menjadi kunci pencapaian target swasembada pangan” tambah Riyono.
Membangun pertanian dan kesejahterana petani sebagai ruh dari kedaulatan pangan membutuhkan anggaran yang besar. Jika APBN saat ini 3000 Trilyun maka idealnya anggaran Pertanian minimal 5 – 10% atau skitar 150 – 300 Trilyun untuk menyelesaikan dari hulu ke hilir pertanian kita.
“Saat ini anggaran pertanian baru 44 T atau sekitar 1,5%’dari APBN, masih jauh untuk bisa berlari dan mengejar menjadi pemain kelas dunia sektor pangan. Harus ada keberanian dan dukungan Presiden Prabowo agar pangan mempercepat swasembda dan kesejahteraan petani” tutup Riyono.(*/red)
