Pewarta.TV, Semarang – Menko Pangan Zulhas meminta Bulog untuk menyerap gabah petani dengan harga 6.500 rupiah per kg untuk gabah dan 12.000 – 12.250/kg sampai volume 3 juta ton beras petani. Perintah ini untuk menjaga persiapan agar 2025 Indonesia tidak melakukan impor beras sebagaimana komitmen Presiden Prabowo.
“Bulog sebagai lembaga eksekutor dalam hal pangan harus fokus dan sungguh – sungguh dalam menyerap gabah dan beras petani lokal, komitmen menyerap dari petani menjadi kunci kestabilan harga di level petani”kata Riyono Caping Aleg DPR RI PKS dapil Jatim 7
Evaluasi Bulog tahun 2024 mencatat penyerapan hasil dalam negeri sebesar 1,26 juta ton setara beras. Angka ini terdiri dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebesar 831 ribu ton dan beras komersial sebanyak 434 ribu ton.
“Jika 2024 saja baru mampu serap beras 1,26 juta ton. 2025 diminta 3 juta ton beras, artinya harus kerja super keras oleh Bulog. Mampu atau tidak? Tanya Riyono Caping.
Pengalaman penyerapan gabah/beras oleh Bulog masih belum menyakinkan, 2022 Bulog diminta serap gabah beras dengan harga berapapun di petani ternyata juga belum mampu dilakukan.
Sebagai acuan petani perlu di ketahui sesuai Kepbadan Pangan Nomor 2 Tahun 2025, telah diatur HPP gabah dan beras bagi Bulog dengan rincian antara lain:
1) Gabah Kering Panen (GKP) di petani sebesar Rp 6.500 per kilogram (kg) dengan kualitas kadar air maksimal 25 persen dan kadar hampa maksimal 10 persen;
2) GKP di penggilingan sebesar Rp 6.700 per kg dengan kualitas kadar air maksimal 25 persen dan kadar hampa maksimal 10 persen;
3) Gabah Kering Giling (GKG) di penggilingan sebesar Rp 8.000 per kg dengan kualitas kadar air maksimal 14 persen dan kadar hampa maksimal 3 persen;
4) GKG di gudang Bulog sebesar Rp 8.200 per kg dengan kualitas kadar air maksimal 14 persen dan kadar hampa maksimal 3 persen;
5) Beras di gudang Bulog sebesar Rp 12.000 per kg dengan kualitas derajat sosoh minimal 100 persen, kadar air maksimal 14 persen, butir patah maksimal 25 persen, dan butir menir maksimal 2 persen.
“Saran saya yang bulan lalu ke gudang Bulog di Ngawi, baiknya dalam penyerapan perlu PKS (Perjanjian Kerja Sama ) dengan BUMDES dan Gapoktan. Satgas Bulog belum mampu cover serapan gabah/beras ke petani” tambah Riyono.
BUMDES yang merupakan badan usaha milik desa harus diberikan kesempatan untuk memberdayakan petani, BULOG harus memberikan kesempatan dengan sistem yang saling menguntungkan.(*)
