Pewarta.TV, Jakarta – Aliansi Madura Indonesia (AMI) menunjukkan langkah tegas dalam merespons polemik yang melibatkan Abu Bakar Al Habsyi. AMI secara resmi melaporkan persoalan tersebut kepada Presiden Republik Indonesia melalui Sekretariat Negara Republik Indonesia (Setneg).
Langkah ini menjadi bentuk eskalasi serius setelah sebelumnya AMI melayangkan kritik keras dan desakan terbuka kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS), namun dinilai belum menunjukkan sikap tegas terhadap kadernya tersebut.
Ketua Umum AMI, Baihaki Akbar SE, SH menegaskan bahwa pelaporan ke Presiden bukan sekadar simbolik, melainkan bentuk tanggung jawab moral dalam menjaga marwah ulama dan kehormatan masyarakat Madura.
“Hari ini kami resmi melaporkan ke Presiden melalui Setneg. Ini bukan gertakan. Ini langkah nyata kami agar persoalan ini mendapat perhatian langsung dari kepala negara,” tegas Baihaki dalam keterangannya (17/4).
Menurutnya, polemik yang ditimbulkan telah melukai perasaan publik, khususnya kalangan ulama dan masyarakat Madura, sehingga tidak bisa diselesaikan hanya dengan klarifikasi atau permintaan maaf.
“Kami tegaskan, ini bukan persoalan sepele. Ini menyangkut kehormatan. Kalau hanya diselesaikan dengan kata maaf, maka ke depan akan menjadi preseden buruk,” lanjutnya.
AMI menilai, sikap PKS dalam merespons polemik ini akan menjadi tolok ukur komitmen partai terhadap etika publik dan penghormatan terhadap ulama.
“Kami minta DPP PKS tidak diam. Ini ujian moral. Kalau tidak ada tindakan tegas, maka publik bisa menilai ada pembiaran,” ujar Baihaki.
Dalam laporan yang disampaikan melalui Setneg, AMI turut meminta Presiden untuk memberikan perhatian khusus terhadap persoalan tersebut, guna mencegah potensi konflik sosial yang lebih luas di tengah masyarakat.
Selain langkah pelaporan, AMI juga menyatakan siap menggelar aksi lanjutan dengan skala lebih besar apabila tuntutan mereka tidak direspons secara serius oleh pihak terkait.
Adapun tiga tuntutan utama AMI dalam kasus ini meliputi :
Penindakan tegas terhadap Abu Bakar Al Habsyi
Permintaan maaf terbuka kepada ulama Madura
Komitmen menjaga etika publik serta persatuan bangsa
Pelaporan resmi melalui Setneg ini menjadi penanda bahwa AMI tidak hanya berhenti pada tekanan publik, tetapi juga menempuh jalur konstitusional untuk memastikan adanya penyelesaian yang dinilai berkeadilan.
Di sisi lain, hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak PKS terkait langkah pelaporan yang dilakukan AMI tersebut.
(Redho)
