Pewarta.TV, Blitar — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar melanjutkan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 melalui Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum (PU) Fraksi-Fraksi, yang digelar pada Selasa (4/11/2025) malam di Graha Paripurna DPRD Kabupaten Blitar.
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Blitar Hj. Ratna Dewi Nirwana Sari, S.S., S.H., M.Kn., didampingi Wakil Ketua I H. M. Rifa’i dan Wakil Ketua III Hj. Susi Narulita Kumala Dewi, S.IP., M.AP. Turut hadir Sekretaris DPRD Haris Susianto, S.H., M.Si., serta Wakil Bupati Blitar H. Beky Herdihansah, jajaran Forkopimda, pimpinan OPD, anggota DPRD, dan tamu undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Hj. Ratna Dewi Nirwana Sari menyampaikan bahwa rapat ini merupakan tahapan lanjutan dari Paripurna sebelumnya pada Senin (3/11/2025), di mana Bupati Blitar telah menyampaikan penjelasan atas Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2026.
“Sesuai dengan Pasal 205 Ayat (1) huruf a angka 3 Tata Tertib DPRD Kabupaten Blitar, tahapan berikutnya adalah penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda APBD,” jelasnya.
Rapat paripurna ini menjadi wadah bagi masing-masing fraksi untuk memberikan masukan, saran, dan pandangan terhadap arah kebijakan keuangan daerah tahun 2026. Pandangan umum tersebut disampaikan melalui juru bicara masing-masing fraksi.
Salah satu pandangan disampaikan oleh Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicaranya Aryo Nugroho, yang menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan Bupati Blitar dalam memberikan prioritas tinggi pada pembangunan infrastruktur.
“Dukungan penuh terus kami berikan atas itikad Bupati dalam memberikan prioritas tertinggi pada pembangunan infrastruktur. Namun kami berharap, tidak hanya ditinggikan prioritasnya, tetapi juga dipercepat realisasinya,” ujarnya.
Fraksi PDI Perjuangan juga menekankan pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah.
“Dengan keterbatasan anggaran, PAD harus terus ditingkatkan dari tahun ke tahun agar kemampuan keuangan daerah semakin kuat,” lanjut Aryo.
Apresiasi Fraksi-fraksi juga diberikan dengan adanya peningkatan investasi di Kabupaten Blitar sebagai salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi, namun mengingatkan agar dinas terkait tetap konsisten dalam penataan dan pengawasan perizinan investasi. (Dwn/Mkls))
