Pewarta.TV, Blitar – Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) bagi karyawan pabrik rokok di Kabupaten Blitar berjalan lancar dan tepat waktu, Senin (17/11/2025).
Program ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan para pekerja di industri hasil tembakau. Pemantauan penyaluran dilakukan di sejumlah pabrik, yakni Pabrik Rokok Jaya Makmur Abadi di Sumberjo, Kecamatan Sanankulon; Pabrik Rokok Restu Yesmaju di Desa Jatilengger; serta Pabrik Rokok Alfi Putra di Kecamatan Udanawu.
Koordinator Sumber Daya Alam Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Timur, Nurhayati, menyampaikan bahwa kondisi pabrik secara umum baik dan telah memenuhi ketentuan ketenagakerjaan. Ia juga menjelaskan bahwa BLT DBHCHT telah dicairkan sebanyak empat tahap dari total enam tahap penyaluran.
“Insyaallah pencairan tahap kelima akan dilakukan pada 20 November mendatang. S…
ah pencairan tahap kelima akan dilakukan pada 20 November mendatang. Setiap karyawan menerimaRp300 ribu per tahap dan dananya ditransfer langsung ke rekening masing-masing,” ujar Nurhayati.
Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Blitar, Yuni Urinawati, menambahkan bahwa pencairan tahap kelima masih menunggu finalisasi SK penerima dari bagian hukum. Ia menegaskan bahwa pemutakhiran data dilakukan setiap bulan untuk memastikan penerima benar-benar sesuai dan berhak.
“Setiap bulan ada perubahan data penerima sehingga SK juga harus diperbarui. Proses administrasi dilakukan dengan cermat agar bantuan tepat sasaran,” jelasnya.
Monitoring ini menjadi komitmen Pemprov Jatim untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan DBHCHT sekaligus memastikan kesejahteraan pekerja pabrik rokok di Kabupaten Blitar tetap terjamin.
Rutinitas pemantauan ini diharapkan mampu mengidentifikasi kendala di lapangan secara cepat, sehingga proses penyaluran bantuan dapat terus diperbaiki dari waktu ke waktu. Pemerintah provinsi juga mendorong koordinasi yang lebih erat antara dinas terkait, pihak pabrik, dan pemerintah kabupaten agar distribusi BLT berjalan efektif serta memberikan dampak langsung bagi peningkatan kesejahteraan tenaga kerja di sektor tembakau.(Kmf/Mkls)
