Pewarta.TV, Garut – Kasus penjualan pupuk subsidi dengan harga melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) kembali mencuat di Kabupaten Garut. Kali ini, dugaan penyelewengan distribusi pupuk subsidi juga mengarah pada penjualan lintas kecamatan ke wilayah Pakenjeng, yang seharusnya dialokasikan untuk petani di Desa Bungbulang. Praktik ini jelas merugikan petani yang tercantum dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Desa Bungbulang, sekaligus melanggar sejumlah peraturan perundang-undangan.
Pelanggaran Hukum yang Terjadi
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
Menjual pupuk subsidi dengan harga yang tidak sesuai HET melanggar ketentuan hukum. Pelaku dapat dikenai sanksi administratif berupa denda hingga ancaman pidana untuk menjaga keseimbangan pasar dan melindungi konsumen.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Jika terdapat unsur manipulasi atau penipuan dalam penjualan pupuk, penjual dapat dikenai sanksi pidana karena telah merugikan konsumen, khususnya petani kecil yang sangat membutuhkan pupuk untuk usaha tani mereka.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Praktik distribusi yang mengarah pada monopoli atau persaingan tidak sehat juga melanggar aturan ini dan dapat dikenai sanksi yang tegas.
Desakan untuk Penindakan dan Pengawasan Ketat
Ketua Umum Gawaris, Asep Suherman, SH, menyatakan akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Kabupaten Garut, dan aparat penegak hukum (APH) untuk menindaklanjuti permasalahan ini. “Kami meminta pihak terkait untuk segera melakukan investigasi ke lokasi, memastikan penyelewengan ini dihentikan, dan menindak tegas kios yang menjual pupuk subsidi dengan harga melebihi HET. Hal ini sangat merugikan petani kecil yang seharusnya mendapatkan pupuk dengan harga terjangkau,” tegasnya.
Pentingnya Pengawasan Distribusi Pupuk Subsidi
Kasus seperti ini menegaskan perlunya pengawasan lebih ketat dari pemerintah terhadap distribusi pupuk subsidi. Pengawasan harus dilakukan mulai dari tingkat produsen, distributor, hingga pengecer agar pupuk subsidi dapat sampai ke petani sesuai dengan alokasi dan harga yang telah ditentukan. Bila terbukti bersalah, pihak yang terlibat dalam praktik ini harus dikenai sanksi tegas sebagai efek jera dan untuk menjaga keadilan bagi petani.
Kasus ini menjadi perhatian serius, mengingat pentingnya pupuk subsidi dalam mendukung produktivitas petani kecil. Langkah cepat dan tegas sangat diperlukan agar kepercayaan petani terhadap sistem distribusi pupuk tidak semakin merosot.(*)
