Pewarta.TV, Surabaya – Pada acara Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Nasional 2024 di Hotel Vasa Surabaya, Penjabat Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono turut melaporkan bahwa Pesta Demokrasi di Jatim berlangsung dengan lancar.
Ia menyampaikan selama proses pemilu, terdapat 75 orang petugas yang meninggal dunia di Jawa Timur.
“Jumlah ini terdiri dari, unsur KPU 60 orang, unsur Bawaslu 9 orang, unsur petugas keamanan 1 orang, saksi 2 orang, petugas pemantau pelaksana pemilu 1 orang, dan warga 2 orang,” papar Adhy kepada media Senin (26/2/2024).
Pada Rakortekrenbang ini juga diserahkan santunan BPJS sejumlah Rp42 Juta kepada masing-masing 10 orang petugas Bawaslu, KPU, dan pekerja rentan oleh Dirut BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyono didampingi Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro dan Pj. Gubernur Adhy.
Selain itu juga diserahkan bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar masing-masing Rp10.000.000 kepada 75 petugas Pemilu yang meninggal dunia di Jatim dengan total bantuan sebesar Rp. 750 juta. Bantuan ini diserahkan secara simbolis kepada 4 orang ahli waris petugas Pemilu.
“Pesta demokrasi kemarin berlangsung lancar dan aman. Meskipun begitu kami melaporkan juga terdapat 75 petugas dari berbagai unsur yang gugur. masing-masing menerima santunan dari pihak BPJS Ketenagakerjaan yang diserahkan kepada keluarga,” terangnya.
“Selain itu, dalam rangka meringankan beban keluarga yang ditinggalkan, kami dari Pemprov Jatim juga memberikan santunan kematian masing-masing sebesar 10 juta rupiah, sehingga totalnya mencapai Rp 750 juta,” imbuhnya.
Pj. Gubernur Adhy pun menyampaikan harapan besarnya agar perencanaan APBD dan APBN dapat selaras sehingga mendukung tercapainya Indonesia Emas 2045.
“Rencana APBD kepada rencana APBN hendaknya sinkron sehingga pembangunan daerah juga menunjang Indonesia emas 2045. Di akhir saya ingin menyampaikan terima kasih telah menetapkan Jatim sebagai tuan rumah Rakortekrenbang Nasional yang dihadiri 38 provinsi dan 5.000 peserta, ini pastinya menciptakan gerak ekonomi bagi Jawa Timur,” pungkasnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri RI Suhajar Diantoro mengatakan kepala daerah harus memiliki konsep, kekuatan dan pengikut dalam menyusun rencana kerja yang akan dimulai 2025 mendatang. Dengan begitu, pembangunan daerah akan berjalan dan berkelanjutan.
“Hal ini merupakan komitmen kuat menyelaraskan pembangunan nasional dan daerah guna mencapai visi Indonesia emas sebagai negara maju di tahun 2045,” tuturnya.
Selain itu, bersinergi untuk dapat memperkuat PAD sebagai sumber utama pendapatan daerah tapi tetap dengan prinsip utama jangan memberatkan masyarakat.
“Caranya, membuka peluang usaha yang luas seperti penguatan UMKM, memperkuat misi pelayanan publik diikuti pelayanan berbasis elektronik,” ujarnya.
“Dengan diikuti pemerintah yang ramah investasi, dan mensejahterakan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat luas dan pelayanan publik mewujudkan keadilan,” pungkasnya
(Redho)
