Pewarta.TV, Madiun – Pemerintah Kabupaten Madiun menyatakan komitmen penuhnya untuk mendukung keberlangsungan Sekolah Rakyat Terintegrasi 1, sebuah program strategis yang digagas sebagai ikhtiar nyata memutus rantai kemiskinan antar generasi (intergenerational poverty) melalui pendidikan berkarakter.
Komitmen tersebut ditegaskan langsung oleh Bupati Madiun, Hari Wuryanto, saat menghadiri kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) sekaligus Penetapan Calon Siswa di Aula Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Madiun, Jumat (31/7/2026). Mengusung tema “Menanam Harapan, Menumbuhkan Masa Depan Melalui Sekolah Rakyat”, acara ini menjadi tonggak penting dimulainya akses pendidikan gratis bernilai tinggi bagi ratusan anak di wilayah Madiun dan sekitarnya.
Bupati Madiun Hari Wuryanto dalam sambutannya menyampaikan terimakasih mendalam kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia yang telah memberikan kepercayaan kepada Kabupaten Madiun untuk mengoperasikan program inklusif ini.
Selain itu Bupat Hari Wuryanto menjelaskan dampak strategis Sekolah Rakyat terhadap pengentasan kemiskinan daerah. Pada tahap awal ini, terdapat sekitar 260 hingga 360 siswa yang tertampung dari total kapasitas maksimal gedung yang diproyeksikan mampu menampung hingga 1.200 siswa.
Menurut bupati kehadiran sekolah rakyat secara otomatis mengangkat derajat ekonomi keluarga peserta didik. Dengan seluruh kebutuhan hidup dan pendidikan anak yang ditanggung penuh oleh negara, beban keluarga kurang mampu khususnya yang terdata dalam Desil satu dapat berkurang secara drastis.
“Begitu anak-anak masuk ke sini, secara otomatis mereka keluar dari beban Desil satu karena seluruh kebutuhannya sudah terpenuhi. Bahkan, tidak hanya anak-anaknya, rumah keluarganya pun kelak akan kita bantu perbaiki. Setelah mereka lulus dan mendapatkan pekerjaan, mereka siap menjadi tulang punggung keluarga untuk mengentaskan kemiskinan secara permanen,” ungkap Bupati
Mengenai pengawasan operasional, Pemerintah Daerah akan terus memantau perkembangan harian di lapangan bersama jajaran dinas terkait, kepala sekolah, serta ketua asrama agar pembentukan karakter, kedisiplinan, dan kualitas belajar siswa berjalan sesuai harapan.
Dalam kesempatan yang sama Direktur Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang Kemensos RI, Rachmat Koesnadi, menyampaikan bahwa kegiatan MPLS digelar secara serentak di hampir 50 Sekolah Rakyat Terintegrasi di seluruh Indonesia.
Namun, untuk pelaksanaan kegiatan berasrama secara penuh (full boarding) di Kabupaten Madiun, jadwal hunian disesuaikan bergeser sekitar 7 hingga 10 hari ke depan, diperkirakan antara tanggal 10 hingga 15 Agustus 2026. Langkah ini diambil guna memastikan seluruh sarana penunjang, terutama sanitasi, aman dan layak pakai.
“Pada prinsipnya ruang kelas dan unit bangunan hunian asrama sudah siap. Saat ini proses finishing menyisakan sekitar 5% pekerjaan, antara lain penyaluran air bersih dari toren utama ke toren bangunan, perapian fasilitas toilet, serta pembersihan area kantin. Kami mengutamakan keamanan dan kenyamanan sebelum dihuni secara penuh,” terang Rachmat Koesnadi saat wawancara.
Ia menambahkan, total calon penghuni asrama pada gelombang pertama ini mencapai 361 siswa (terdiri atas sekitar 257-259 siswa asal Kabupaten Madiun dan sekitar 90 siswa dari Kabupaten Ponorogo untuk jenjang SD, SMP, hingga SMA.
Terkait pemenuhan tenaga pengajar dan tenaga kependidikan (tendik), Kemensos RI bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat yang mengordinasikan proses seleksi secara menyeluruh. Diperkirakan total tenaga pendidik dan pendukung yang akan bertugas di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Madiun mencapai 50 hingga 70 orang, dengan memprioritaskan calon guru dari wilayah setempat.
Rachmat menegaskan bahwa konsep Sekolah Rakyat Terintegrasi menganut prinsip multi-entry dan multi-action, sehingga pelaksanaan pembelajaran dan pemanfaatan fasilitas bersifat adaptif sesuai kesiapan sarana prasarana serta lingkungan setempat.(*/ik)
