Pewarta.TV, Sidoarjo -Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso kembali mencatatkan prestasi membanggakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Untuk ke-12 kali secara berturut-turut, Pemkab Bondowoso berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Timur atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Opini WTP merupakan opini tertinggi yang diberikan BPK atas kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah. Raihan ini sekaligus menjadi bukti konsistensi Pemkab Bondowoso dalam menerapkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun Anggaran 2025 diserahkan di Kantor BPK RI Perwakilan Jawa Timur, Sidoarjo, Selasa (02/06/2026).
Penyerahan LHP tersebut diterima langsung oleh Bupati Bondowoso Abd. Hamid Wahid didampingi Wakil Ketua DPRD Bondowoso Imam Khalid Andi Wijaya, Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso, serta Inspektur Daerah.
Bupati Bondowoso Abd. Hamid Wahid menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam mempertahankan capaian tersebut.
“Prestasi ini merupakan hasil kerja keras dan kolaborasi seluruh elemen. Kami mengucapkan terima kasih kepada jajaran pemerintah daerah, DPRD, para pemangku kepentingan, serta masyarakat Bondowoso yang terus mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan berintegritas,” ujarnya.
Menurut Hamid, raihan opini WTP tidak boleh dimaknai sebatas penghargaan administratif semata. Lebih dari itu, capaian tersebut harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
“Semoga capaian ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempertahankan tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Bondowoso,” katanya.
Keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 12 tahun berturut-turut menjadi modal penting bagi Pemkab Bondowoso untuk terus memperkuat kepercayaan publik.
Capaian tersebut juga menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel demi mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.
(Bagus)
