Pewarta.TV, Blitar – Totalitas Tugas pelayanan dan pengabdian Pemerintah Kabupaten Blitar terus ditingkatkan dengan memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui kegiatan sosialisasi dan penguatan tata kelola serta evaluasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bersama Kedeputian Bidang Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional yang bertempat di Aula Hotel Puriperdana Kota Blitar pada Jum’at (13/03). Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Bupati Blitar H. Rijanto, Wakil Bupati Blitar H.Beky Herdihansah, Wali Kota Blitar H. Syauqul Muhibbin, Wakil Bupati Nganjuk Trihandy Cahyo Saputro, Direktur Sistem Pemenuhan Gizi, Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II, serta jajaran perangkat daerah.
Bupati Blitar Rijanto menyampaikan apresiasi kepada Badan Gizi Nasional atas dukungan terhadap program strategis nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menurunkan angka stunting, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui penyediaan makanan bergizi bagi masyarakat.
Berdasarkan data saat ini di Kabupaten Blitar terdapat 169 SPPG yang tersebar di 22 kecamatan, dengan 96 SPPG sudah beroperasi dan 73 SPPG masih dalam tahap persiapan.
“Program ini menjangkau sekitar 218.243 penerima manfaat, yang terdiri dari 204.819 peserta dari lembaga pendidikan serta 13.424 penerima manfaat kelompok 3B (ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD)”, ungkapnya
Untuk mendukung kelancaran program, Pemerintah Kabupaten Blitar telah membentuk Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis yang diketuai oleh Sekretaris Daerah. Pemkab juga secara rutin melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program di lapangan.
Dari hasil monitoring yang dilakukan, salah satu kendala yang masih dihadapi adalah terkait perizinan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Dari total 169 SPPG, baru 22 SPPG yang telah memiliki izin SLHS sementara, sementara 39 SPPG telah mengajukan permohonan, dan 37 SPPG telah memperoleh rekomendasi dari Dinas Kesehatan.
Ia menambahkan Selain aspek perizinan, Pemkab Blitar juga menaruh perhatian pada pengelolaan lingkungan di SPPG. Berdasarkan pemantauan Dinas Lingkungan Hidup, sebagian besar SPPG telah melakukan pemilahan sampah, di mana sampah organik dimanfaatkan untuk pakan ternak dan kompos, sedangkan sampah anorganik dikelola melalui kerja sama dengan bank sampah dan TPS3R. Untuk pengelolaan limbah cair, saat ini 57 SPPG telah menggunakan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) meskipun masih perlu penyempurnaan.
“Pemerintah Kabupaten Blitar juga mendorong kolaborasi berbagai pihak agar program ini berjalan optimal, termasuk melalui business matching antara pengelola SPPG dengan koperasi, kelompok tani, dan UMKM. Langkah ini bertujuan agar bahan pangan lokal dapat terserap maksimal sekaligus meningkatkan perputaran ekonomi di daerah”, pungkas Rijanto.(Kmf/Mkls)
