Pewarta.TV, Surabaya — Dugaan perjalanan sembilan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur ke Finlandia menuai gelombang kritik. Kunjungan ke luar negeri yang diklaim sebagai studi banding itu dipertanyakan urgensinya, utamanya karena dilakukan di tengah kebijakan efisiensi nasional dan tekanan fiskal daerah.
Aliansi Madura Indonesia (AMI) mendesak agar perjalanan ini diusut tuntas, karena terkait sumber anggaran dan manfaatnya bagi masyarakat. Wakil Ketua AMI, M. Zahdi, menyebut pihaknya mencium adanya kejanggalan administratif dalam kegiatan tersebut.
“Kenapa anggaran kegiatan DPRD justru berasal dari Badan Pengembangan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BPKSDM)? Seharusnya ini kewenangan dan anggaran Sekretariat Dewan. Ini patut dipertanyakan,” ujar Zahdi, Sabtu, 24 Mei 2025.
Menurutnya, jika benar anggaran tidak berada di pos semestinya, maka Inspektorat Provinsi Jawa Timur harus turun tangan melakukan audit menyeluruh. Selain itu, Zahdi mendesak Badan Kehormatan DPRD Jatim untuk segera memeriksa apakah terdapat pelanggaran etika dan jabatan dalam lawatan tersebut.
“Ini bukan soal jalan-jalan. Kita bicara integritas lembaga. Jangan sampai ada penyalahgunaan wewenang yang dibungkus dengan kegiatan resmi,” katanya.
AMI juga menuntut akuntabilitas pelaporan hasil kunjungan luar negeri itu. Zahdi mempertanyakan sejauh mana kegiatan tersebut memberi dampak bagi masyarakat Jawa Timur, terutama di saat Presiden Prabowo Subianto sendiri sedang gencar mengkampanyekan efisiensi dan efektivitas penggunaan APBN dan APBD.
“Harus jelas hasilnya, apa yang mereka pelajari, dan bagaimana implementasinya untuk Jawa Timur. Kalau hanya jadi wisata berkedok kunker, itu penghinaan terhadap rakyat,” ujar Zahdi.
Hingga kini, DPRD Jawa Timur belum memberikan keterangan resmi terkait detail kegiatan, identitas legislator yang terlibat, maupun laporan pertanggungjawaban kunjungan tersebut. Sekretariat Dewan pun belum merespons permintaan klarifikasi yang diajukan awak media.
(Redho)
