Pewarta.TV, Blitar – Rapat Paripurna dalam Pandangan Umum , Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kabupaten Blitar menyoroti masih tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Blitar jika dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Jawa Timur. Hal ini disampaikan Juru Bicara Fraksi Partai Golkar, Niswatus Sholikhah, dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Blitar Tahun 2025, Selasa (31/03/2026).
Niswatus mengungkapkan bahwa meskipun angka TPT di Kabupaten Blitar mengalami penurunan, namun masih belum mampu melampaui capaian tingkat provinsi.
“Sesuai LKPJ Bupati Blitar Tahun 2025, Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Blitar turun dari 4,77 persen pada 2024 menjadi 4,49 persen pada 2025. Namun angka ini masih tergolong tinggi jika dibandingkan dengan TPT Provinsi Jawa Timur pada Agustus 2025 yang sudah mencapai 3,88 persen,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya penurunan pengangguran di Kabupaten Blitar masih perlu ditingkatkan. Fraksi Partai Golkar pun mendorong Pemerintah Kabupaten Blitar untuk lebih serius dalam menekan angka pengangguran terbuka.
Ia menegaskan, pemerintah daerah perlu melakukan langkah strategis dengan membedah secara rinci penyebab tingginya TPT. Terutama, lanjut Niswatus, terkait ketersediaan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi tenaga kerja yang ada.
“Pemerintah Kabupaten Blitar perlu membreakdown penyebab angka TPT, khususnya terkait kesesuaian antara lapangan pekerjaan dengan kualifikasi tenaga kerja. Dengan begitu, ke depan diharapkan dapat menunjukkan tren penurunan yang lebih signifikan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Fraksi Partai Golkar memandang bahwa salah satu solusi efektif dalam menekan angka pengangguran adalah dengan memperluas ketersediaan lapangan kerja, khususnya bagi masyarakat usia produktif. Untuk itu, pemerintah daerah diminta lebih aktif menggandeng pihak swasta guna mendorong investasi di Kabupaten Blitar.
“Pemerintah harus berperan aktif dalam menarik investasi yang sesuai dengan potensi dan skala prioritas daerah. Investasi dari pihak swasta tidak hanya menyerap tenaga kerja, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” jelas Niswatus.
Ia menambahkan, jika investasi menjadi salah satu strategi utama dalam penyerapan tenaga kerja, maka diperlukan kejelasan arah kebijakan dari pemerintah daerah. Fraksi Partai Golkar meminta penjelasan rinci terkait sektor-sektor potensial yang dapat dikembangkan sebagai peluang investasi di Kabupaten Blitar.
“Kami ingin mendapatkan penjelasan yang komprehensif mengenai potensi atau sektor investasi apa saja yang memungkinkan untuk dikembangkan di Kabupaten Blitar. Tentu yang kami harapkan adalah investasi yang inklusif dan berdampak luas bagi masyarakat,” pungkasnya. (Dwn/Mkls)
