Pewarta. TV, Pacitan – Aliansi Cipayung Pacitan menggelar aksi demonstrasi di Pendopo dan Gedung DPRD setempat, Selasa, 25 Februari 2025.
Aliansi ini terdiri dari organisasi kemahasiswaan, yakni PMII dinahkodai oleh Al Ahmadi, HMI dinahkodai oleh Roky Prima Utama, GMNI dinahkodai oleh Febri Firdiansyah, IMM, dinahkodai oleh Joko Setiono dan Aliansi BEM se-Pacitan, dinahkodai oleh Diki Kurnia.
Mereka menyuarakan sejumlah tuntutan terkait isu nasional dan lokal, antara lain efisiensi anggaran, Program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pacitan.
Massa aksi datang membawa satu buah keranda dengan dipasang foto presiden dan wakil presiden, beserta mobil lengkap dengan pengeras suara dan ornamen-ornamen organisasi.
Dalam orasinya, Aliansi Cipayung Pacitan mendesak pemerintah pusat (pempus) untuk mengevaluasi dan meninjau ulang kebijakan efisiensi anggaran.
Apalagi, dengan kondisi Pacitan yang menyandang peringkat termiskin nomor 8 di Jawa Timur. Menurut salah satu Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, jika pemerintah pusat melakukan pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD) Pacitan, itu sangatlah tidak tepat.
“Saat ini infrastrukturnya Pacitan saja masih sangat rendah, jauh dari perhatian pemerintah pusat. Kok ya malah di pangkas, karepe Prabowo iki pie to?,” kata febri firdiansyah, ketua GMNI Pacitan Selasa (25/02/2025)
Mereka menyoroti bahwa efisiensi tersebut seharusnya malah diterapkan pada susunan Kabinet Merah Putih yang justru memakan anggaran jauh lebih besar.
Selain itu, mereka meminta evaluasi terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini, yang memangkas APBN sebesar 4,75 persen atau sekitar Rp171 triliun, aliansi khawatir, itu bakal menambah beban fiskal di tengah perekonomian Indonesia yang belum stabil.
MBG sendiri merupakan inisiatif pemerintah untuk menyediakan makanan sehat dan bergizi bagi kelompok rentan, terutama anak-anak sekolah. Namun yang terjadi di Pacitan, MBG malah menyasar anak-anak di sekolah bonafit.
“Kami melihat MBG di Pacitan ini tidak tepat sasaran, harusnya kan disalurkan ke wilayah pelosok. Tetapi ini kok malah disalurkan ke sekolah elite,” imbuh Al Ahmadi, ketua PMII Pacitan.
Sebagai respons terhadap efisiensi anggaran yang diatur dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 dan peraturan Menkeu 29 Tahun 2025. Aliansi juga mendorong kebijakan solutif dari pemerintah kabupaten (Pemkab) untuk meningkatkan kemandirian ekonomi melalui optimalisasi PAD dari berbagai sektor yang belum tergarap maksimal.
Sempat menunggu lama masa aksi unjuk rasa tersebut membakar ban dan mendesak aparat pengamanan.
Selang sejam berlalu, Wakil Bupati Pacitan, Gagarin, akhirnya menemui para mahasiswa. Ia menyampaikan bahwa pemerintah daerah memiliki kesepahaman dengan tuntutan mahasiswa, namun terkendala regulasi dari pemerintah pusat.
“Kami memahami aspirasi yang disampaikan. Pemerintah daerah akan berupaya berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar masukan dari rekan-rekan mahasiswa dapat diperhatikan,” jelas Gagarin,Wakil bupati Pacitan, saat menerima mahasiswa.
Usai berorasi di depan kantor Pemkab Pacitan, mahasiswa melanjutkan aksi dengan melakukan unjuk rasa menuju gedung DPRD Pacitan.
Di Gedung DPRD tuntutan mereka berbeda.
Aliansi mendesak DPR RI untuk segera mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset bagi pelaku korupsi, Undang-Undang Perlindungan pekerja rumah tangga (PRT) serta menolak segala potensi kembalinya Dwi Fungsi ABRI melalui revisi Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004.
Penambahan klausul yang memungkinkan prajurit aktif mengisi posisi di pemerintahan atau sektor sipil tanpa harus mundur dari jabatan militernya jelas mengancam supremasi sipil dan demokrasi di Indonesia.
Sebanyak 6 dewan hadir dihadapan mahasiswa. Mereka pun juga menyanggupi meskipun sempat terjadi adu mulut yang cukup alot.(Ton)
