Pewarta.TV, Blitar – Pemerintah Kabupaten Blitar kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya para pekerja di sektor pertembakauan, melalui alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun 2025. Dengan total anggaran yang tersebar di berbagai dinas, pemerintah daerah berupaya menjawab tantangan sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh buruh tani tembakau dan buruh industri rokok.
Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar mendapatkan alokasi terbesar, yakni sebesar Rp 15,2 miliar. Dana ini difokuskan untuk mengcover premi BPJS Kesehatan petani, program pembangunan bidang kesehatan , rehabilitasi puskesmas dan pustu, serta pengadaan obat-obatan.
Dinas kesehatan mendapat posting anggaran paling tinggi, karena kesehatan adalah modal utama masyarakat untuk bisa produktif. Dengan fasilitas kesehatan yang memadai, Pemkab Blitar berharap kualitas hidup masyarakat meningkat, khususnya mereka yang bergantung pada sektor tembakau.
Begitu juga, Dinas Sosial mendapat porsi Rp 8,8 miliar yang dialokasikan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi buruh tani tembakau dan buruh industri rokok. BLT ini merupakan bentuk kepedulian nyata pemerintah terhadap para pekerja yang kerap menghadapi ketidakpastian ekonomi. Dengan BLT ini diharapkan membantu meringankan beban keluarga buruh tembakau yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian di banyak rumah tangga.
Dinas Sosial terus menyalurkan BLT kepada ribuan buruh tembakau sebagai upaya memperkuat jaringan perlindungan sosial di daerah. sebanyak 4.819 buruh tani tembakau dan industri rokok akan mendapat Bantuan Langsung Tunai (BLT) mulai Juni ini. Anggaran sebanyak Rp 8,8 miliar yang bersumber dari DBHCHT ini merupakan wujud kepedulian pemerintah terhadap masyarakat yang terlibat dalam industri tembakau.
Untuk mengatasi masalah pengangguran, Dinas Tenaga Kerja mendapatkan dana Rp 1,5 miliar. Dana ini digunakan untuk menekan angka pengangguran sekaligus menciptakan lapangan kerja baru. Pelatihan keahlian ini disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat saat ini, seperti barista, MUA
“Kami lebih fokus pada pelatihan dan pembekalan keterampilan agar para pencari kerja dapat lebih siap dan kompetitif di pasar kerja,” kata Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja, Nanang Adi Putranto
Bahkan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga mendapatkan dana sebesar Rp 800 juta untuk menggelar pelatihan dan peningkatan keterampilan di sektor pertembakauan. Program ini bertujuan agar petani dan buruh tembakau bisa mengembangkan kemampuan yang mendukung produktivitas mereka.
Targetnya, petani dan buruh tidak hanya menjadi konsumen teknologi, tapi juga pelaku inovasi di sektor tembakau.
Sementara itu, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian pun memanfaatkan DBHCHT untuk meningkatkan kesejahteraan petani tembakau secara langsung. Dukungan ini penting agar para petani bisa bertahan di tengah dinamika pasar yang fluktuatif. Diantaranya dengan upaya pemurnian varietas tembakau lokal yang sempat mengalami kejayaan di era kolonial. Yakni varietas tembakau Selopuro.
Bukan hanya program pembangunan dan pemberdayaan, akan tetapi pemerintah Kabupaten Blitar juga menaruh perhatian pada penegakan hukum terkait peredaran rokok ilegal. Sosialisasi bahaya rokok ilegal dan upaya pemberantasan peredarannya menjadi prioritas demi menjaga kesehatan masyarakat sekaligus menjaga pendapatan asli daerah.
Secara keseluruhan, alokasi DBHCHT 2025 ini tidak hanya sekadar angka dan program, melainkan sebuah komitmen nyata pemerintah Kabupaten Blitar untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya, khususnya mereka yang selama ini menjadi pilar utama dalam industri tembakau.
“Keberadaan DBHCHT merupakan jembatan harapan bagi banyak keluarga di Blitar. Kami ingin setiap rupiah yang disalurkan membawa perubahan positif dan berdampak langsung ke masyarakat,” pungkas Rijanto.(Kmf/Mkls)
