Pewarta.TV, Banten – Model korupsi administrasi relatif lebih aman dilakukan ketimbang korupsi model konvensional alias norak atau cara “kampungan” dengan menilep uang negara melalui proyek atau mark up anggaran. Karena korupsi yang bersifat administrasi tidak secara langsung merugikan negara, meski pada hakekatnya tetap merugikan juga. Seperti memberi kemudahan dalam pemberian sertifikat yang sesungguhnya tidak boleh dilakukan seperti yang terjadi di area laut Utara Jakarta hingga laut Tangerang, Banten yang menghebohkan karen terkait dengan PSN PIK-2 yang sulit dipahami bisa masuk dalam katagori Pembangunan Strategis Nasional.
Istilah korupsi untuk pemberian kemudahan atau memuluskan permintaan dari pihak pemohon itu kompensasinya akan mendapat imbalan yang menggiurkan. Bahkan acap lebih besar ketimbang hasil korupsi yang bersifat konvensional. Apalagi kemudian dilakukan dengan cara yang tidak profesional.
Contoh dari model korupsi administrasi seperti yang sudah biasa dilakukan dalam keinginan untuk mempercepat kenaikan pangkat atau jabatan hingga hasrat ingin meneruskan pendidikan dinas, atau bagi mahasiswa umum yang memberi sogokan agar dapat dipermudah atau bahkan sama sekali diterima dengan cara yang gampang, meski yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria persyaratan umum yang berlaku pada instansi atau dari lembaga yang bersangkutan. Contohnya banyak rektor bahkan dosen yang sudah tertangkap basah melakukan praktek korupsi yang bersifat administratif tersebut.
Pada bulik hukum pun begitu seperti yang banyak ditengarai dalam pembahasan draf hukum pesanan yang sudah diijon seperti pedagang membeli hasil panenannya jauh sebelum bisa dipetik atau diunduh semacam buah mangga di belakang rumah yang tidak mungkin dimakan semua oleh pemiliknya.
Walhasil, korupsi yang bersifat administrasi ini pun sering terendus di proses pengadilan bahkan sampai di ruang hakim yang masih dipercaya untuk menegakkan keadilan. Termasuk saat pesakitan mendekam di lembaga pemasyarakatan, tidak hanya bebas menggunakan fasilitas ekstra, tapi juga bisa dengan leluasa melakukan pengendalian urusan bisnisnya dari dalam penjara.
Dari fenomena korupsi yang terus berkembang pesat di Indonesia, boleh jadi menunjukkan bahwa budaya korupsi di negeri kita telah menjadi bagian dari gay dan model orang yang ingin lebih cepat kaya dam bisa hidup leha-leha mengikuti jejak selebriti yang memang berwatak bohemian dan snob. Jadi wajar sikap dan sifat koruptif semakin mengakar dan menjalar seperti ubi rambat yang nyaris tidak terlihat oleh banyak orang. Kendati dia sendiri berada didekat dengan sosok sang koruptor, atau juga memang salah satu daria anggota keluarganya.
Sikap abai — atau justru merasa lebih bangga terhadap anggota keluarga yang nampu sekejap menjadi kaya raya, persis seperti sikap abai kita terhadap prinsip dasar etika, moral dan akhlak mulia manusia yang tercerabut dari fitrah kemanusiaan nya sebagai khalifah — wakil Tuhan — di bumi. Lantas, bagaimana kelak ketika di akherat ?
Agaknya, inilah alasan yang paling mendasar dari kegigihan Sri Eko Sriyanto Galgendu, Pemimpin Spiritual Nusantara terus giat dan penuh semangat membangunkan gerakan kebangkitan dan kesadaran untuk bangsa Indonesia agar dapat menjadi patron membangun peradaban dunia yang baru dari negeri kita oleh bangsa Indonesia. (Jacob Ereste)
