Pewarta.TV, Jakarta – Sebuah skandal dugaan penipuan berskala besar dengan modus pemberangkatan jemaah haji fiktif berhasil dibongkar di Jakarta. Memasuki bulan Mei 2026, atmosfer sakral menjelang musim rukun Islam kelima justru berubah menjadi nestapa ribuan calon jemaah haji dari berbagai pelosok daerah di Indonesia.
Beberapa waktu lalu mereka terdampar dan terlantar di sejumlah penampungan serta hotel di Jakarta, menanti kepastian keberangkatan yang dipastikan tidak akan pernah ada. Peristiwa pilu ini menyingkap tabir gelap pergerakan sindikat terorganisasi yang nekat diduga memalsukan dokumen resmi negara demi mengeruk keuntungan miliaran rupiah dengan mengorbankan impian suci para jemaah.
Investigasi mendalam yang dihimpun dari berbagai sumber tepercaya mengonfirmasi bahwa pergerakan bawah tanah sindikat ini telah dirancang secara sistematis sejak akhir tahun 2025. Alih-alih bergerak secara terbuka melalui korporasi biro perjalanan resmi, operasi gelap ini menggunakan taktik gerilya dengan membidik para pemilik atau pengusaha travel Haji dan Umrah secara personal. Jerat yang dipasang sangat menggiurkan, jaminan keberangkatan haji instan tanpa perlu mengantre bertahun-tahun dalam daftar kuota resmi.
Demi menembus barikade ketat otoritas imigrasi Indonesia dan Arab Saudi, sindikat ini menciptakan skema manipulasi yang berani. Para korban tidak didaftarkan sebagai jemaah biasa, melainkan dijanjikan terbang ke Tanah Suci dengan menyandang status fiktif sebagai “Petugas Haji” yang tergabung dalam Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) 2026. Siasat ini dirancang agar para korban seolah-olah memiliki legitimasi mutlak untuk berangkat pada musim haji tahun ini.
Untuk melancarkan tipu daya tersebut, komplotan ini membekali korbannya dengan serangkaian dokumen yang sekilas sangat identik dengan produk administrasi negara. Berdasarkan salinan dokumen yang didapatkan media, berkas-berkas tersebut meliputi Surat Undangan Diklat Susulan PPIH, Surat Checklist Verifikasi Dokumen, dan Surat Keputusan (SK) Daftar Petugas Haji.
Lembaran-lembaran diduga palsu itu mencantumkan nama para korban secara mendetail, lengkap dengan penugasan spesifik seperti ketua kloter, petugas transportasi, petugas akomodasi, hingga pemandu haji. Dokumen tersebut menggunakan kop surat resmi dan stempel logo Garuda bertuliskan “Kementerian Haji dan Umrah”, serta ditandatangani oleh figur bernama Teguh Dwi Nugroho yang dicantumkan sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia.
Kelihaian para pelaku dalam meramu aspek psikologis membuat para pengusaha travel yang bergerak atas nama pribadi ini terperangkap. Sindikat mematok tarif berkisar antara Rp50 juta hingga Rp150 juta untuk setiap kepala jemaah. Dana yang terkumpul dari para calon jemaah haji kemudian disetorkan melalui transfer bank kepada oknum yang mengklaim memiliki “orang dalam” di kementerian terkait.
Konspirasi ini berjalan mulus karena ditopang oleh pembagian kerja yang rapi di antara para anggotanya. Berdasarkan penelusuran dokumen transaksi dan wawancara dengan para korban, muncul tiga nama krusial yang diduga kuat menjadi penggerak utama dalam rantai penipuan ini.
Inisial A (Perekrut Lapangan & Penghubung) yang berperan sebagai agen lapangan yang menyisir dan mendekati para pengusaha travel haji dan umrah secara personal. Tugasnya meyakinkan target agar mau ikut program pencarian jemaah melalui jalur khusus petugas haji. Dalam melancarkan aksinya, A diketahui sempat menerima uang operasional dan fasilitas akomodasi dan trasnportasi dari salah satu pengusaha travel saat beberapa kali bertemu di daerah, sehingga pengusaha itu menghabiskan uang Rp 80 juta lebih.
Inisial Z (Negosiator “Orang Dalam”) berperan sebagai figur sentral yang mengklaim memiliki privilese akses langsung dan koneksi kuat dengan orang dalam kementerian terkait guna melegitimasi dokumen-dokumen yang diduga palsu tersebut.
Kedok manipulasi ini runtuh seketika saat ratusan jemaah dari berbagai daerah dimobilisasi dan dikumpulkan di Jakarta demi persiapan keberangkatan sesuai dengan jadwal manifest yang dijanjikan pelaku. Gejolak hebat pecah di lapangan ketika proses keberangkatan mengalami hambatan total dan tanda-tanda pemanggilan bandara kian buram.
Dari salah satu pengusaha travel haji dan umrah yang menjadi korban sekaligus perantara untuk mencari calon jemaah haji memberikan kesaksiannya yang memunculkan inisal MC.
“Melalui jaringan lapangan saya yang bertugas mencari calon jemaah haji, diperolehlah orang yang mau ikut naik haji. Dan pada saat di Jakarta para calon haji tidak bisa berangkat kita mendesak pihak Z untuk rnengembalikan dana (refund) ke calon jemaah yang tidak bisa berangkat. Total ada Rp 500 juta dana refund. Ada rekening atas nama MC mentransfer lebih dari Rp100 juta, dalam refund tersebut,” ujarnya.
Yang lebih diherankan, sebelum Z mengembalikan dana tersebut, ia menghubungi seseorang yang diakuinya orang dalam kementerian haji dan tidak lama dana refund telah terjadi. “Namun Z tidak mau menyebutkan nama orang yang ditelponnya, ia berkata cukup dialah yang tanggung jawab,” jelas narasumber.
Hingga rilis investigasi ini diturunkan, tim jurnalis terus melakukan penelusuran mendalam guna melacak keberadaan A, Z, dan MC serta mendalami kemungkinan adanya keterlibatan oknum internal kementerian.
Sementara itu, Kepala Biro Humas Kemenhaj, Hasan Afandi, saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu mengenai keberadaan SK seleksi petugas haji tersebut, menyatakan dengan tegas bahwa dokumen tersebut adalah HOAX. Pihak Kemenhaj sendiri telah mengumumkan bantahan resmi melalui akun Instagram resmi kementerian pada Selasa, 26 Mei 2026.
Hasan Afandi menyampaikan empat poin tanggapan resmi sebagai berikut.
Pertama, pencatutan nama sekjen. Benar bahwa Saudara Teguh Dwi Nugroho menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) di Kementerian Haji dan Umrah RI. Namun, perlu ditegaskan dengan saksama bahwa tugas pokok, fungsi, dan kewenangan Sekjen berfokus pada fasilitasi administratif, koordinasi internal, dan pembinaan kelembagaan.
Sekjen tidak memiliki kewenangan teknis maupun operasional terkait proses pemberangkatan jemaah, seleksi, hingga penunjukan PPIH. Oleh karena itu, pencantuman nama dan tanda tangan beliau dalam dokumen tersebut adalah bentuk pencatutan ilegal.
Kedua, dokumen dipastikan Palsu. Hasan Afandi menegaskan bahwa seluruh dokumen yang ditemukan dalam investigasi media (SK Petugas, Surat Diklat, dll.) yang mengatasnamakan Sekjen Teguh Dwi Nugroho adalah PALSU. Kemenhaj tidak pernah mengeluarkan pola pemberangkatan haji dengan modus “jalur belakang” atau rekrutmen di luar prosedur resmi. Penggunaan stempel berlogo Garuda dan nama kementerian pada dokumen tersebut merupakan tindakan pemalsuan dokumen negara yang melawan hukum.
Ketiga, Kemenhaj mengecam keras tindakan oknum atau sindikat yang memalsukan dokumen resmi negara demi keuntungan pribadi dan merugikan ratusan jemaah. Dan sedang melakukan koordinasi internal untuk mengumpulkan bukti-bukti digital maupun fisik guna mengambil langkah hukum yang tegas.
Keempat, Kemenhaj akan segera berkoordinasi dengan aparat penegak hukum (Kepolisian) untuk mengusut tuntas sindikat pemalsuan dokumen dan penipuan massal ini agar para pelaku ditindak sesuai hukum yang berlaku.
“Kami sedang mengumpulkan informasi yang lebih lengkap, termasuk mendalami jika ada pegawai Kemenhaj yang terlibat. Kemenhaj akan melakukan tindakan tegas tanpa kompromi jika terbukti ada internal yang bermain,” ujar Hasan.
Kemenhaj mengimbau dengan sangat kepada seluruh lapisan masyarakat agar selalu menerapkan prinsip check and recheck secara ketat. Jangan mudah tergiur oleh tawaran keberangkatan cepat atau kuota petugas haji dari pihak-pihak yang menjanjikan kemudahan non-prosedural.
Seluruh informasi resmi mengenai rekrutmen petugas haji dan regulasi keberangkatan hanya dirilis melalui situs web resmi dan kanal media sosial terverifikasi milik Kemenhaj. Jika menemukan hal yang mencurigakan, masyarakat diminta segera melaporkannya ke posko pengaduan resmi Kemenhaj atau aparat setempat.
“Terima kasih atas kerja sama tim redaksi dalam membantu pemberantasan sindikat penipuan haji,” tutup Hasan Afandi.
Sementara itu dari narasumber lainnya mengatakan bahwa SK yang dinyatakan palsu oleh Kemenhaj diduga kuat diberikan oleh orang dalam Kemenhaj dan setelah ramai kasus ini baru muncullah pernyataan resmi dari Kemenhaj jika SK itu palsu.
Kasus ini menjadi alarm keras bagi masyarakat luas dan pelaku usaha biro perjalanan agar tidak mudah tergiur dengan program haji instan, kuota kilat, ataupun bypass dokumen kenegaraan yang tidak melalui jalur seleksi resmi. Jalur di luar prosedur hukum tidak hanya berujung pada kerugian finansial yang masif, namun juga ancaman pidana berat terkait pemalsuan dokumen negara.
(Redho)
