Pewarta.TV, Blitar – Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Blitar tahun 2025 melalui Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Blitar mulai dikerjakan, Rabu (15/4/2026) kemarin. Pembahasan yang berlangsung di ruang Komisi III DPRD Kabupaten Blitar itu dilakukan bersama beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Setidaknya ada sembilan OPD yang mengikuti raker, antara lain, BPKAD, Bapenda, Dinas PUPR, Disperindag, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Disnakkan, serta Dinas Penanaman Modal dan PTSP.
“Pembahasan ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan kami terhadap pemerintahan daerah, dengan fokus utama pada capaian kinerja serta efektivitas penggunaan anggaran di masing-masing OPD,” kata Suwito, Ketua Pansus LKPJ DPRD Kabupaten Blitar saat dikonfirmasi, Kamis (16/4/2026).
Suwito dalam keterangannya menegaskan, pembahasan LKPJ tidak hanya fokus pada angka serapan anggaran, tetapi juga pada kualitas pelaksanaan program di lapangan. “Pastinya yang kami dalami bukan hanya seberapa besar anggaran terserap, tetapi sejauh mana program itu benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ini yang menjadi fokus utama dalam pembahasan LKPJ tahun ini,” ungkapnya
Tambah Suwito, evaluasi yang dilakukan Pansus juga mencakup ketepatan sasaran program serta konsistensi antara perencanaan dan realisasi di lapangan. Pihanya ingin memastikan bahwa setiap OPD tidak hanya menjalankan program secara administratif, tetapi juga mampu menunjukkan hasil yang terukur dan berdampak langsung. Ke depan ini akan menjadi catatan penting dalam rekomendasi DPRD.
“Kami melakukan pendalaman terhadap capaian kinerja, realisasi program, serta efektivitas pelaksanaan anggaran. Berbagai masukan dan catatan strategi disampaikan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan program pembangunan daerah,” jelasnya.
Harapannya pembahasan LKPJ ini mampu mendorong peningkatan kinerja pemerintah daerah sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas. DPRD Kabupaten Blitar menegaskan komitmennya untuk memastikan setiap kebijakan dan program benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Rapat kerja Pansus LKPJ ini diselenggarakan secara bertahap dengan menghadirkan OPD lainnya, sebelum nantinya dirumuskan rekomendasi resmi DPRD sebagai bahan perbaikan kinerja pemerintah daerah ke depan,” pungkasnya. ( Dwn/Mkls)
