Pewarta.TV, Jakarta – Rencana dibukanya konektivitas dan kerja sama antara Pelabuhan Sabang dan Kepulauan Andaman-Nikobar (India) membawa sejumlah manfaat besar, baik secara makroekonomi maupun dampak langsung bagi kesejahteraan rakyat Aceh. Demikian disampaikan Founder/Chairman International Institute for Aceh Studies (IIAS) yang juga mantan senator DPD RI 2014-2024, Dr. Fachrul Razi, MIP kepada media (12/7).
Dr. Fachrul Razi mengatakan bahwa manfaat ekonomi dan keuntungan langsung bagi masyarakat Aceh bukan hanya jalan keluar dari Jebakan pertumbuhan ekonomi yang lambat, terbukanya akses pasar internasional yang lebih luas dan kompetitif serta mendorong hilirisasi dan penciptaan nilai tambah di Daerah dan nenarik arus investasi baru, namun juga menurut Dr. Fachrul Razi menimbulkan manfaat langsung bagi rakyat Aceh melalui lapangan kerja baru dan penurunan kemiskinan.
Menurut Dr. Fachrul Razi, bagi masyarakat kecil di Aceh, dampak nyata yang akan langsung dirasakan dari bangkitnya sektor hilir dan masuknya investasi adalah
terbukanya lapangan kerja yang luas, sehingga dapat menyerap tenaga kerja lokal dan mengurangi angka pengangguran secara signifikan. “Peningkatan pendapatan masyarakat dari sektor pertanian, kelautan, dan industri pengolahan, yang secara otomatis akan membantu menekan angka kemiskinan di Aceh,”’jelas Fachrul Razi.
Meskipun konektivitas Sabang-Andaman menawarkan peluang emas, transisinya tidak akan terjadi secara otomatis. Berdasarkan pandangan akademis dan kondisi riil di lapangan, terdapat sejumlah permasalahan mendasar dan tantangan berat yang harus dihadapi oleh Pemerintah Aceh dan pemangku kepentingan (stakeholders). Dr. Fachrul Razi memberikan catatan kritis kepada pemerintah Aceh maupun pemerintah pusat bahwa potensi akan terjadi jebakan “Ekonomi Halaman Depan” jika minimnya hilirisasi. Menurut Dr. Fachrul Razi, struktur ekonomi Aceh selama ini masih bergantung pada penjualan bahan baku mentah tanpa pengolahan. “Jika kerja sama dibuka tanpa kesiapan industri pengolahan lokal, Aceh hanya akan menjadi “halaman depan” atau sekadar tempat transit dan jalur perlintasan perdagangan dunia. Tantangan utamanya adalah bagaimana membangun pabrik pengolahan di dalam daerah agar Aceh bertindak sebagai pemain utama yang menikmati nilai tambah ekonomi (value-added), bukan sekadar penonton,” tegas Fachrul Razi.
Dr. Fachrul Razi juga mengingatkan kesiapan infrastruktur dan rantai logistik dimana menurutnya pelabuhan Sabang belum sepenuhnya siap untuk langsung beroperasi sebagai hub logistik internasional yang kompetitif dalam skala besar.
“Pemerintah daerah bersama Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) harus berkejaran dengan waktu untuk memetakan dan meningkatkan kapasitas pelabuhan, membangun fasilitas pergudangan modern, menjamin ketersediaan energi/listrik yang stabil, serta menyusun rantai logistik yang efisien agar biaya pengapalan menjadi murah,”’tambahnya.
Dr. Fachrul Razi juga mengingatkan lemahnya koordinasi dan sinergi antarlembaga. Menurutnya seringkali proyek strategis di daerah gagal atau berjalan lambat karena ego sektoral dan kebijakan yang berjalan sendiri-sendiri (parsial). Untuk mengintegrasikan visi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota, BPKS, sektor swasta, perbankan, hingga kalangan perguruan tinggi. Diperlukan sebuah “orkestrasi” kebijakan yang rapi agar tidak ada sumbatan birokrasi yang menghambat investasi,” tegas alumni Lemhannas P3N 25 (PPSA) tahun 2025 ini.
Dr. Fachrul Razi juga mengingatkan iklim investasi dan kepastian regulasi. Menurutnya arus modal (investasi) dari luar tidak akan masuk jika daerah dianggap memiliki kepastian hukum yang lemah atau proses perizinan yang berbelit-belit. “Tantangan terbesar bagi birokrasi di Aceh adalah mengubah pola pikir pelayanan publik. Pemerintah Aceh harus mampu memberikan kepastian hukum, memangkas birokrasi, mempercepat sistem perizinan, dan membangun kepercayaan (trust) bagi dunia usaha internasional,” tambahnya.
Banyak proyek strategis nasional di masa lalu terjebak hanya menjadi agenda seremonial jangka pendek bagi elite lokal tanpa keberlanjutan yang jelas. “Saya menyarankan agar menempatkan orang-orang yang memiliki kompetensi, kapasitas profesional di bidang perdagangan maritim internasional, serta integritas moral yang tinggi di lembaga pengelola (seperti BPKS dan dinas terkait). Proyek sebesar ini membutuhkan eksekutor yang visioner, bukan sekadar pelaksana administratif.
Dr. Fachrul Razi juga mengingatkan pentingnya standardisasi mutu produk lokal. Komoditas rakyat seperti kopi, nilam, rempah, perikanan seringkali memiliki kualitas yang tidak seragam dan belum memenuhi standar pasar internasional khususnya pasar India dan global. “Saatnya pemerintah Aceh fokus mengedukasi dan memfasilitasi petani serta nelayan lokal agar mampu memproduksi komoditas dengan standar mutu, kapasitas, dan kontinuitas pasokan yang ketat agar tidak ditolak di pasar tujuan,” tegasnya.
Namun Dr. Fachrul Razi mengingatkan jika tanpa adanya peta jalan (roadmap) yang konkret, terukur, dan bebas dari kepentingan jangka pendek, potensi geoekonomi Sabang-Andaman ini berisiko kembali menguap sebagai wacana di atas kertas.(*)
