Pewarta.TV, Banten – Airlangga Hartarto yang ngibul atau Sandiaga Unu yang ngaco. Sebab info yang mereka dirilis secara meluas oleh media masa berbeda bahkan saling bertolak belakang antara yang satu dengan yang lain.
Airlangga Hartarto dalam kapasitasnya sebagai Menteri Koordinator Biang Keuangan menyatakan berulang kali bahwa PIK-2 tidak masuk dalam PSN (Proyek Strategis Nasional), sedangkan Sandiaga Uno ketika masih menjabat Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengungkap catatannya saat mengikuti Sidang Kabinet, Presiden Joko Widodo memberi arahan bila PSN PIK-2 harus dilanjutkan, ujar Joko Widodo ketika rapat Kabinet, Sabtu, 24 September 2024.
PSN PIK-2 yang dekat dengan kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, kata Sandiaga Uno menjadi topik bahasan dalam Sidang Kabinet itu, bahwa PSN PIK-2 harus dilanjutkan, ungkap Sandiaga Uno mengutip arahan Presiden dimasa akhir jabatannya yang akan segera usai ketika itu.
Kesaksian Sandiaga Uno ini jelas membantah pernyataan Airlangga Hartarto selaku Menko Bidang Perekonomian yang tidak benar dan dilontarkan kepada publik melalui para jurnalis, sehingga tidak saja dapat menyesatkan, tapi juga mengandung delik penipuan untuk mengarahkan publik jadi tersesat memahami masalah PSN PIK-2 dengan pemagaran laut yang jadi semena-nena itu lantaran memperoleh status PSN yang serba memperoleh kemudahan dan keistimewaan dalam melaksanakan proyek pembangunan saat melaksanakan pekerjaan proyek yang memperoleh status dan semua fasiltas kemudahan untuk PSN.
Konsekuensi dari kebohongan publik antara pernyataan Airlangga Hartarto dengan kesaksian Sandiaga Uno ini harus diproses secara hukum agar silang sengkarut masalah lahan di pantau Utara Ujung Barat Pulau Jawa ini tidak semakin meluas dan menimbulkan korban yang sangat merugikan berbagai pihak, utamanya bagi rakyat yang mendambakan keadilan untuk menikmati kesejahteraan yang belum sepenuhnya dapat dirasakan.
Ibaratnya seperti benalu liar yang tumbuh di pohon (kabinet) sebelumnya — karena belum sepenuhnya dapat dibersihkan dari pohon (kabinet) yang tumbuh kemudian, akibat dari benalu liar itu bisa menjadi penyebab pohon yang baru tidak sehat seperti pohon yang pernah ada di masa lalu. Karena itu, ada benarnya saran dan pendapat para tokoh yang bijak dan bestari Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto harus segera melakukan pembersihan, jika sungguh tak hendak kotor pula seperti mereka yang sudah terlanjur menjadi sampah dalam birokrasi pemerintah Indonesia.
Dari pernyataan Sandiaga Uno yang tak kalah gamblang dan terang dari pernyataan Airlangga Hartarto (Baca Emiten News.Com, 15 September 2024) tentang status PSN PIK-2 semakin jelas menerangkan siapa saja yang terlibat dan menjadi kaki tangan yang memuluskan pembangunan Proyek Strategis Nasional yang dipiuhkan hanya sebatas Ecopark Tourism, Tropical Coastland itu, seperti kata Airlangga Hartarto. Yang pasti, Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo akan mendapat dukungan penuh dari rakyat tanpa reserve jika mau membersihkan benalu-benalu yang yang masih tersisa di sekeliling Istana.(Jacob Ereste)
