Pewarta.TV – Dalam keganasan ekonomi yang saling menindas, pertumbuhannya di Indonesia sangat sulit dibayangkan bisa berkembang. Keberanian untuk membangun sistem ekonomi Indonesia yang ampuh dan sakti setara dengan ekonomi Pancasila yang digagas para ahli ekonomi kita pada tahun 1980-an atau seperti yang digagas Bung Hatta sejak awal kemerdekaan Indonesia, bukan tidak ada, tapi keberanian untuk itu belum apa-apa sudah tergilas sebelum berjalan, karena etika, moral dan akhlak manusia umumnya sudah rusak dan harus segera diperbaiki agar tidak sampai membuat kerusakan yang lebih parah dan semakin menimbulkan banyak korban.
Hasrat untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur, kini telah dianggap menjadi slogan usang, sebab adil dan makmur kini hanya untuk diri sendiri, lantaran ada anggapan tak lagi perl dan penting untuk dibagi bersama orang lain. Begitulah tabiat bawaan kapitalisme yang telah beranak pinak melahirkan liberalisme dan materialisme yang bertumpu pada sikap dan sifat individualistik — jauh dari sikap dan sifat kebersamaan seperti azas koperasi dalam jalinan dan ikatan semangat gotong royong — sebagai implementasi dari sifat dan sikap tradisi dan budaya leluhur suku bangsa Nusantara — adalah saripati dari Pancasila yang dipadatkan menjadi trisila itu.
Jadi, masalahnya bukan karena gagasan tak ada yang baik untuk bisa dilaksanakan, tetapi proses dari pelaksanaan hingga pengawasan tidak ada yang becus dan serius. Sebagai contoh, apa yang tidak baik dari program Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih sampai program terbaru pemerintah tentang URI (Universitas Republik Indonesia) — pun baik dan bagus, tapi untuk pelaksanaannya penuh intrik politik, main tilep dan sikat sana-sini serta selingkuh, lantaran pengawasan — terutama kritik dari masyarakat — selalu dianggap semacam pembuat gaduh dan jadi penghambat dari kelancaran pelaksanaan program sehingga ditanggapi nyinyir dan sinis. Padahal pengawasan dengan melakukan kritik itulah bagian terpenting dari peran serta warga masyarakat untuk tidak asal membebek. Sebab pembangunan untuk negeri dan bangsa ini harus dilakukan bersama, meski tidak semua harus mengaduk semen dan menegakkan tiang beton.
Secara teoritis memang pakem pembangunan di Indonesia dapat mengarah pada kedaulatan politik, kemandirian ekonomi dan berkepribadian dalam budaya. Tapi realitasnya sesuai pakem tersebut, lantaran dalam implementasinya mengabaikan kepentingan bersama, karena kepentingan pribadi dan kelompok atau geng yang telah dipermanis dengan istilah nepotis sudah menjadi kesepakatan sebelum adanya keputusan.
Begitu juga apa yang disebut ontologis, epistemologis dan aksiologis, sebab nilai-nilai spiritual tidak pernah menjadi kajian — apalagi pemahaman — dari Pancasila maupun UUD 1945 yang sudah koyak-moyak seperti seperti bendera tua yang tetap terus dikibarkan. Dan fungsi serta peran BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila) pun panggah, seperti makhluk purba yang linglung hidup di jaman serba modern sekarang ini. Sebab BP4 (Badan Pembinaan Penyelenggaraan Pengamalan dan Penghayatan Pancasila) pun sudah dianggap usang dan lapuk. Apalagi BP7 (Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) yang kemudian diringkas menjadi BPIP yang cuma untuk melatih berbaris Paskibraka (Pasukan Pengibar Bendera Pusaka) untuk melengkapi upacara Tujuh Belas Agustus dalam acara untuk memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia. Sungguh dahsyat dan mahal ongkos yang dibayar untuk semuanya itu dalam kondisi ekonomi yang semakin berat menghimpit rakyat.
Banten, 28 Juli 2026
