Pewarta.TV, Banten – Tim Reformasi Polri yang ideal dibentuk pemerintah dapat komplit mewakili seluruh elemen masyarakat,sehingga tidak ada agenda terselubung, kecuali hendak memilihkan kepercayaan rakyat kepada institusi maupun personil Polri yang dianggap tidak lagi berfungsi dan berperan sebagaimana mestinya, yaitu melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Karena itu, Tim Reformasi Polri perlu mengikutsertakan warga masyarakat umum yang sering bersentuhan langsung dengan personil Polri yang selalu mengatasnamakan institusinya untuk melakukan penindakan terhadap warga masyarakat.
Utamanya dalam fungsi dan peran Polri yang dilakukan oleh personil pada tingkat lapangan lebih dominan disalahgunakan untuk melakukan tindakan, bukan pencegahan. Sebagai contoh untuk pengendara sepeda motor yang sering dijebak ketika melintas di atas. Play over justru merasa dijebak — dengan dilakukan pembiaran untuk melintas di atas Olay over — baru kemudian setelah di ujung jalan yang menurun pengendara sepeda motor itu ditangkap, atau bahkan diperas untuk membayar sejumlah uang denda yang tidak legal sifatnya, karena untuk dikantongi sendiri oleh personal Polri yang bersangkutan.
Demikian juga dengan “pemalakan” ya g disebut uang ijin trayek ke luar kota, khususnya untuk angkutan penumpang atau barang selalu dikenakan “uang jalan” dan seterusnya. Karena itu, Tim Reformasi Polri harus melihat realitas langsung yang dipraktekkan para aparat langsung di tingkat lapangan. Sebab praktek serupa itu yang paling dirasakan oleh rakyat kecil yang enggan berurusan dengan pihak aparat yang selalu mengatasi namakan hukum. Sementara prakteknya justru melanggar hukum.
Tim Reformasi Polri pun, tidak bisa dibatasi — belum apa-apa tidak beloh menyentuh proses pergantian Kapolri — seperti yang telah mengemuka dalam catatan untuk membentuk Tim Reformasi Polri yang hanya dibatasi dalam upaya pembenahan bangunan institusi tersebut. Atau hanya sebatas pencegahan korupsi dan kolusi di institusi tersebut. Karenanya, pendidikan dan pelatihan yang mumpuni untuk membekali seluruh personil Polri — sesuai jenjang kepangkatan dan jabatan yang bersangkutan — harus terus dilakukan secara berkelanjutan.
Sebab hanya dengan melalui pendidikan yang berkelanjutan — sesuai dengan jabatan dan kepangkatan yang bersangkutan — sikap dan sifat dewasa untuk menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai personil Polri, yaitu melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dapat benar-benar terwujud, sehingga warga masyarakat tidak lagi memandang personil Polri sebagai momok yang harus dihindari dan dijauhi. Agaknya, dalam konteks inilah perlunya personil Polri bermasyarakat. Bukan basa-basi sekedar untuk mengelabui pencitraan diri.
Jadi “semangat” personil Polri untuk mencari-cari kesalahan warga masyarakat untuk dijadikan obyek mencari keuntungan harus segera dihentikan. Jika tidak, maka selamanya sosok personil Polri tidak pernah dapat menciptakan ketenteraman hati warga masyarakat.
Upaya pembenahan struktur Polri yang patut dilakukan oleh Tim Reformasi Polri yang utama adalah sistem dan cara penanganan kasus yang dialami oleh warga masyarakat. Hendaknya upaya dan usaha Polri untuk melindungi dapat benar-benar dirasakan, sehingga warga masyarakat dapat benar-benar merasakan adanya perlindungan — bukan sebaliknya — dijadikan obyek pemerasan. Sehingga sikap dan sifat Polri untuk mengayomi dan melayani benar-benar dapat terwujud dan dirasakan oleh warga masyarakat.
Tentu saja, untuk mendukung dan melaksanakan semua tugas mulia Polri ini, maka tingkat kesejahteraan personil Polri perlu dilakukan perbaikan agar personil Polri dan keluarganya bisa hidup layak. Mulai dari tunjangan perumahan, biaya pendidikan untuk anak-anak hingga kecukupan untuk biaya hidup sehari-hari harus dapat diwujudkan. Bila tidak, maja reformasi Polri akan menjadi omong kosong belaka.
Kecuali itu, fasilitas dan perlengkapan kerja hingga peralatan operasional bagi Personil Polri harus pula dilengkapi dan tercukupi. Sehingga tidak ada alasan bagi personil Polri untuk meminta atau menggunakan fasilitas yang diperoleh dari rakyat.
Yang tidak kalah penting personil Polri harus sadar terhadap upaya untuk menjadikan dirinya sebagai alat pemukul pihak-pihak tertentu, sehingga personil Polri tidak bisa bersifat dan bersikap netral, jika pun tidak dapat berpihak kepada rakyat yang wajib memperoleh perlindungan, pengayoman serta pelayanan yang sebaik-baiknya dari segenap personil Polri yang seyogyanya harus dan patut serta wajib berpihak kepada rakyat.
Oleh karena itu, untuk kesuksesan Tim Reformasi Polri yang baik dan sehat, harus melibatkan seluruh unsur masyarakat yang jauh lebih dominan merasakan sentuhan dari personil Polri yang bertugas di lapangan. Sehingga dengan begitu, Polri dapat benar-benar menjadi mitra, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Karena personil Polri tidak boleh beranggapan sebaliknya — ingin dan berharap memperoleh pelayanan dari rakyat.9*red)
