Pewarta.TV, Banten – Badan Gizi Basional (BGN) terpaksa mengambil langkah untuk menangani kasus keracunan dari program makan bergizi gratis (MBG) yang telah menimbulkan korban hampir 6.000 anak sejak program MBG diluncurkan pada Januari 2025. Dan BGN pun telah membekukan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhsn Gizi (SPPG) yang terlibat kasus selama 14 hari untuk evaluasi menyeluruh.
Meski sudah terlambat, BGN menyadari perlunya kejelasan tentang prosedur pendaftaran mitra di setiap Kabupaten/ Kota serta memastikan transparansi dalam proses seleksi. Artinya, tetrutmen pendaftaran mitra BGN sebelumnya memang tidak rinci dan rijit dalam proses seleksi, agar kasus keracunan yang dialami siswa tidak sampai terulang. Padahal, masalah pokoknya adalah kemampuan dari pihak Mitra BGN yang tidak profesional, karena mulai dari jumlah yang terlalu besar — 3.000 porsi yang harus disiapkan setiap hari, hanya mungkin dilakukan oleh pihak pelaksanaan yang sudah memiliki pengalaman mengurus kateting serta mereka yang mempunyai modal besar. Apalagi info yang diperoleh Atlantika Institut Nusantara, soal pembayaran dari BHN baru dilakukan beberapa waktu kemudian. Jadi, untuk menjadi pelaksana proyek makan bergizi gratis tidak mungkin dapat dilakukan oleh pihak pengusaha yang tergolong kecil.
Atas dasar inilah, Wali Spiritual Sri Eko Sriyanto Galgendu yang kompeten dalam urusan ketering, karena memang sebagai pengusaha rumah makan di Jakarta Pusat, menyarankan agar teknis pelaksanaan makan bergizi gratis itu dikelola semacam kantin sekokah dengan melibatkan warga masyarakat setempat untuk satu sekolah. Sehingga rsta-rara untuk satu kelompok pengelola paling banyak antara 500 hingga 1.000 porsi saja.
Jika lebih dari jumlah tersebut, Sri Eko Sriysnto Galgendu dapat memastikan pihak pelaksananya akan kelinpungan, apalagi tidak memiliki modal besar.
Alternatif kedua pilihan dalam melaksanakan program makan gratis dapat diberikan langsung dalam bentuk dana cair yang bisa dikelola langsung oleh keluarga atau orang tua masing-masing siswa dengan standar dan petunjuk pelaksanaan yang bisa dibimbing atau pengarahan dari pihak BGN dengan standar mutu dan teknis pelaksanaannya untuk menyantap makanan tersebut secara bersama di sekolah.
Cara ini dapat dikatakan lebih praktis dan murah. Karena pihak BGN tinggal melakukan pemantau saja setelah memberi petunjuk serta ketentuan persyaratan yang garis dilakukan. Karena mulai dari keberadaan dapur, hingga peralatan memasak dan peralatan makan bisa lebih murah hingga mengurusnya pun — seusai makan bersama dilakukan — dapat dikemas oleh siswa masing-masing agar esok dapat digunakan kembali untuk makan bergizi gratis secara bersama dengan jadwal menu yang telah menjadi keseiakatan bersama, sesuai dengan nilai anggaran yang tekah ditentukan.
Sebab masalah insiden keracunan yang marak dialami siswa yang mengkonsumsi makan bergizi gratis itu, lantaran tata kelola pelaksanaan yang tidak profesional. Karena untuk mengurus 1.000 porsi makanan bergizi gratis untuk para siswa itu, mengelolanya sudah cukup lumayan berat. Bayangkan untuk membuat lauk-pauk dengan menu dadar telor saha, sudah dibutuhkan minimal 50 kilogram telur. Belum lagi untuk lauk pauk lainnya yang juga harus bergantian dalam penyuguhannya pada hari yang satu dengan hari yang lain.
Oleh karang itu, dua alternatif pilihan yang cukup rasional untuk diterapkan oleh BGN dalam pelaksanaan MBG yang pertama jumlah porsi yang disuguhkan paling maksimal untuk melayani 1.000 siswa saja untuk setiap kelompok. Namun yang lebih ideal cukup 500 porsi saja agar dapat dilakukan oleh pengusaha kecil yang tidak memiliki modal besar serta untuk pemerataan pembagian pekerjaan yang dapat dilakukan bersama para Ibu-ibu dari PKK atau warga kampung dimana sekolah itu berada.
Setidaknya, bukan hanya untuk menekan besaran ongkos yang harus dikeluarkan, untuk menekan tapi juga diharap dapat melibatkan peran serta masyarakat serta pemberdayaan warga masyarakat dalam mensukseskan program MBG dari BGN yang telah menjadi komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas anak didik kita dalam menyerap pelajaran yang harus didapat dari sekolah. Minimal dari paparan ini keluh kesah BGN yang riuh mendapat kritik dari berbagai pihak lantaran telah terjadi insiden — kalau tidak bisa disebut tragedi keracunan — hanya kekeliruan tata kelola belaka dalam menentukan strategi dari pelaksanaan kebijakan. Karena cara yang terbaik masih bisa dilakukan dalam dua pilihan yang dapat dilakukan untuk membenahi tata kelola dan cara pelaksanaannya dengan porsi yang tidak terlalu memberatkan, seperti yang sudah diuraikan di atas.
