Pewarta.TV, Pacenongan – Tim Reformasi Kepolisian Republik Indonesia (TRK RI) telah menjadi komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk membenahi Polri, baik secara kelembagaan maupun personilnya hingga praktek fungsi dan tugasnya di lapangan. Dan publik menunggu langkah nyata dari mulai dari pembentukan Tim Reformasi Polri hingga bagian-bagian dari pembenahan yang hendak dilakukan, tidak hanya sebatas struktur Polri yang sudah melebar dan tumpang tindih dalam pelaksanaan operasionalnya, tetapi juga yang tidak kalah penting adalah kultur dalam mengemban tugas dan wewenangnya untuk melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat.
Karena itu, liputan tugas dan wewenang Tim Reformasi Polri harus meliputi evaluasi kelembagaan. Melakukan koreksi menyeluruh mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Dan melakukan penilaian terhadap efektivitas dari fungsi dan tugas Polri , agar tidak bertindihan dengan bidang pekerjaan lain, sehingga mengabaikan fungsi dan tugas pokok yang telah diembannya, sebagai abdi negara.
Oleh karena itu, Tim Reformasi Polri harus berpegang pada UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan sebagai alat negara — bukan alat penguasa atau kekuasaan — Polri wajib memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibnas). Menegakkan hukum. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
Karena itu ketimpangan antara fungsi penegakan hukum dan pelayanan publik perlu ditinjau ulang, karena dalam prakteknya di lapangan personil Polri sering lebih mengedepankan fungsi represif — penindakan — dibanding preventif atau pencegahan dan sangat rendah dalam melakukan pelayanan publik serta tidak bersikap ramah.
Padahal, idealnya seorang penegak hukum harus bersikap dan bersifat profesional dan netral sehingga tidak mengurangi simpati publik, utamanya dalam kecenderungan penyalahgunaan wewenang, tidak netral dalam kontestasi politik, dominan korup dan menerima uang sogokan. Bahkan lebih cenderung meminta paksa uang jasa.
Perilaku budaya seperti inilah yang sangat mendesak untuk dibenahi, sehingga tingkat kepercayaan publik dapat kembali menaruh penghormatan dan penghargaan yang sepantasnya diperoleh setiap aparat kepolisian negara Republik Indonesia yang berkepribadian mulia, terpuji dan dapat dijadikan contoh serta tauladan bagi warga masyarakat.
Suara-suara sumbang untuk membubarkan Kepolisian Republik Indonesia jelas tidak rasional dan terkesan penuh emosional. Tapi itulah realitas yang mampu diekspresikan dari kekecewaan dan kemarahan rakyat yang nyata menginginkan perbaikan di tubuh Polri yang sungguh sangat dibutuhkan untuk menghadapi tindak kejahatan yang masih marak terjadi dan sangat mengganggu ketenteraman serta kenyamanan masyarakat. Baik di kota besar maupun di berbagai daerah yang terkesan masih sangat rawan.
Atas dasar itulah, reformasi Polri perlu dilakukan dengan serius, sekalian meninjau ulang tingkat nilI tunjangan dan kesejahteraan yang sepantasnya dapat mereka terima untuk dapat hidup layak bersama keluarganya.
Demikian juga untuk perumahan personil Polri harus mendapat perhatian agar bisa hidup sehat bersama anak, istri dan keluarganya. Karena itu, perbaikan kebobrokan struktur kelembagaan Polri hingga kultur setiap personilnya — mulai dari atas hingga ke jenjang yang paling bawah — perlu dilakukan pembenahan dan perbaikan, bukan hanya dalam arti kuantitas, tetapi harus lebih ditekankan pada kualitas. Karena itu, gairah melakukan pendidikan, pelatihan guna meningkatkan kecerdasan dan keterampilan yang profesional dan intelektual.
