Pewarta,TV – Janji untuk 19 juta lapangan kerja dari Wakil Presiden memang tidak perlu ditagih, karena janji itu hanya merupakan cara belajar yang buruk untuk menebar pencitraan murahan. Apalagi sekarang jumlah pekerja yang kehilangan pekerjaan semakin memanjang antreannya menahan tekanan ekonomi yang semakin parah.
Artinya, apapun yang dikatakan berikutnya — bukan cuma janji semata — sungguh tidak layak dipercaya, karena memang fitrah bawaan sejak asal lahir memang sudah begitu adanya. Suka ngibul tanpa pernah menganggap rakyat banyak bukanlah manusia bodoh seperti yang ikut membayar amarah rakyat ketika meminta DPR RI untuk dibubarkan. Sebab bahasa pembubaran DPR RI itu sendiri tidak mampu untuk dipahami sebagai ekspresi kemarahan rakyat terhadap tata kelola negeri ini yang diamanatkan oleh rakyat untuk diurus secara baik dan benar oleh aparatur negara yang bersih — tidak khianat — apalagi cuma ingin menipu dengan berbagai janji muluk yang tidak pernah bisa diwujudkan.
Inilah kemuakkan rakyat yang menggumpal dalam bentuk kemarahan yang memuncak, seusai nilai kenaikan pajak dilipat gandakan lalu dengan enteng dan bersuka ria menaikkan upah anggota dewan yang tidak pernah mau mendengar suara rakyat. Jadi masa reses dengan melakukan kunjungan ke daerah tempat asal pemilihan mereka itu, jelas cuma sekedar untuk mengesahkan anggaran sebatas. Sebab tidak sepotong pun suara yang diucapkan rakyat — yang telah ditipu daya oleh mereka dengan cara yang culas itu — tidak pernah dijadikan untuk agenda rapat yang dibahas.
Contoh nyata dari keengganan anggota dewan yang tidak hendak mendengarkan suara rakyat itu sudah dibuktikan dalam berbagai bentuk aksi dan unjuk rasa yang tidak pernah mau diterima dengan baik untuk mendengar apa yang menjadi soal dan masalah yang tengah merinding rakyat. Begitulah realitasnya, halaman gedung parlemen itu dipagar kukuh tanpa pernah mau dibuka pintunya ketika disatroni oleh para pengunjuk rasa yang hendak menyampaikan aspirasinya.
Insiden demi insiden akan terus terjadi seperti kegaduhan yang terjadi pada 25 Agustus hingga 28 Agustus 2025, tidak hanya di pusat pemerintahan, Ibu Kota Jakarta, tetapi telah meruyak di seantero tanah air hingga menimbulkan kerugian maupun korban jiwa 10 orang yang gugur tanpa pernah direnungkan betapa luar biasanya pengorbanan yang harus dipertaruhkan oleh rakyat.
Dari 10 peserta aksi yang gugur itu sesungguhnya lebih dari cukup untuk menandai betapa seriusnya rakyat meminta perlakuan yang adil, tidak hanya dalam arti ekonomi, tapi juga politik, sosial dan budaya serta dalam menjalankan agama sesuai dengan keyakinan secara aman, nyaman dan tenteram. Itulah kesejahteraan yang sesungguhnya ingin dinikmati oleh rakyat untuk hidup bahagia sebagaimana layaknya manusia yang memiliki nilai luhur dan mulia, seperti manusia yang lain, tanpa perlakuan diskriminasi. Karena itu, tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja yang layak dan manusiawi bagi segenap warga bangsa Indonesia merupakan kewajiban seperti upaya untuk meringankan beban hidup yang tidak boleh memberatkan, mulai dari menjaga keperluan hajat hidup rakyat hingga memberi subsidi atau menekan harga kebutuhan bahan pangan pokok hingga keperluan sehari-hari. Sehingga makna dari “Baldatun Thoiyyibatun Wa Rabbun Ghafur” dapat terwujud di negeri ini.
Oleh karena itu, rakyat dapat dipastikan akan mendukung sepenuh hati dengan segenap kemampuan dimiliki untuk mensukseskan upaya Presiden Prabowo Subianto membersihkan semua undur penghambat — utamanya dari jajaran Kabinet Merah Putih hingga segenap unsur yang ada di lembaga pemerintah termasuk para pengelola badan usaha milik Negera yang selama ini hanya dijadikan sumber bancaan.
Pembenahan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik perlu diwujudkan untuk mendorong percepatan perbaikan kondisi ekonomi yang sudah terlalu lama mendera derita rakyat banyak. Karena jika tidak, maka kondisi ekonomi yang buruk ini akan menjadi bom yang akan meledak, hingga membuat kita menjadi luluh lantak tanpa pernah dapat membayangkan akibatnya yang maha dahsyat.
Langkah tegap yang pasti dan tegar oleh Presiden untuk memimpin pembersihan unsur penghalang — atau bahkan perusak — usaha untuk membangun negeri ini siap didukung oleh seluruh rakyat, tanpa perlu dikomando lantaran yang lebih penting adalah contoh nyata dari tindakan yang dilakukan demi dan untuk rakyat Indonesia.
Oleh karena itu, Presiden Prabowo Subianto tidak perlu bimbang dan ragu untuk melakukan yang terbaik bagi rakyat, karena rakyat sudah mengerti apa yang terbaik untuk dikakukan demi dan untuk kejayaan bangsa dan negara Indonesia tercinta.
Karena itu, rakyat tak perlu diajari untuk selalu mencintai Indonesia — seperti petuah seorang Menteri yang masih beranggapan under Estemit terhadap rakyat akibat kekecewaan atas perilakunya yang dirasa telah melukai hati rakyat. Lantaran anggapan yang salah terhadap tindakan rakyat yang melakukan penjarahan itu tidak bisa dipahami sebagai ekspresi dari wujud kekecewaan terhadap kepastian hukum terhadap perampasan aset terhadap para koruptor yang selayaknya diganjar hukuman mati, tanpa harus mendapat amnesti maupun abolisi yang dapat mencederai juga hati rakyat.
Upaya pemberlakuan perampasan aset terhadap para pelaku tindak pidana korupsi ini — terkesan terjadi tawar menawar pada lingkaran legislatif — akibat dari mayoritas anggota dewan cukup dominan yang patut diduga terlibat di dalamnya sindikat atau mafia seperti yang dimaknai dalam istilah “korupsi berjamaah”.
Realitas dari korupsi berjamaah di Indonesia pun sudah menjadi bagian dari model dan corak budaya korupsi di Indonesia yang kini semakin banyak terkuak dalam kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang yang akan terus memburu para koruptor itu sampai ke Antartika. Dan seluruh rakyat Indonesia — yang anti korupsi tentu saja — siap sedia berada di belakang Presiden untuk memberantas semua koruptor yang menggerogoti negara Indonesia.
Banten, 7 September 2025
