Pewarta.TV, Banten – Rahayu Saraswati, anggota DPR RI dari Partai Gerindra menyatakan pengunduran diri sebagai wakil rakyat di parlemen. Alasannya, sangat sederhana, lantaran merasa telah bersalah melontarkan sebuah pernyataan melalui podcast beberapa bulan silam yang sempat menuai kontroversi dan dia anggap terlanjur menyakiti hati banyak pihak. Maka untuk meyakinkan permintaan maafnya itu sungguh serius, dia keponakan Presiden Prabowo Subianto ini menyatakan pengunduran diri sebagai anggota parlemen. Tentu saja, sikap kesatria yang dilakukan Rahayu Saraswati menggedor kesadaran banyak orang — utamanya para wakil rakyat yang masih tetap merasa mewakili rakyat — namun realitasnya enggan mendengarkan keluh kesah dan aspirasi rakyat, kendati gerbang gedung parlemen yang terkunci angkuh digedor oleh para peserta aksi yang hendak menyampaikan aspirasi mereka yang tersumbat.
Simbol dari “kepala batu” DPR RI itu pun tercermin di keangkuhan pagar kawasan tempat mereka berkelakar yang kukuh dan angker. Seakan tak hendak diusir meski hanya sekedar untuk menyampaikan masalah yang menindih mereka dalam kehidupan sehari-hari, seperti masalah BBM oplosan yang sangat merugikan rakyat, atau dana CSR (Corporate Social Responsibility) dari Bank Indonesia yang tidak lagi diperuntukkan untuk rakyat. Padahal CSR itu merupakan komitmen setiap perusahaan apapun untuk berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitarnya melalui berbagai kegiatan sosial dan lingkungan.
Misalnya untuk pengembangan masyarakat melalui pendidikan dam pelatihan dalam upaya meningkatkan keterampilan maupun kesadaran dalam bermasyarakat. Dalam bidang lingkungan hidup dapat diwujudkan dalam bentuk memperbaiki dan memilihkan kerusakan hutan yang dijarah oleh para pengembang yang berada di Banten, misalnya karena lebih relevan dan relatif dekat dengan Jakarta.
CSR pun dapat digunakan untuk kesejahteraan warga masyarakat yang memerlukan bantuan seperti untuk kesehatan akibat keracunan sehabis makan bergizi gratis yang tidak bersih dan tidak sehat pengelolaannya. Begitu juga untuk pendidikan atau bantuan untuk bencana banjir di Lampung yang terkesan tidak mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat maupun dari pementasan daerah Provinsi Lampung sendiri.
Permintaan maaf yang tulus dari Rahayu Saraswati diiringi dengan pernyataannya untuk mundur sebagai anggota DPR RI merupakan contoh nyata yang patut diteladani oleh anggota dewan lainnya, jika merasa telah melakukan kesalahan atau keadaan — apalagi ketidaktahuan — ajan lebih terhormat bukan hanya sebagai figur publik tetapi juga sebagai manusia yang tetap tegar untuk menjaga marah dan martabat kemanusiaan yang sepatutnya tetap dimuliakan, seperti yang diberikan oleh Tuhan Sang Pencipta manusia sebagai khalifatullah yang paling mulia sebagai makhluk Tuhan di bumi.
Pernyataan yang Rahayu Saraswati yang dia sendiri anggap telah menyinggung mereka terkesan meremehkan perjuangan masyarakat, khususnya generasi muda yang berjuang membangun usaha di tengah tantangan ekonomi. Pernyataan yang dipotong dan disebarkan oleh pihak tertentu itu sempat memicu kemarahan publik. Padahal inti dari pernyataan yang dilontarkan Rahayu Saraswati sekitar awan tahun lalu itu, sesungguhnya bertujuan hendak mendorong semangat kewirausahawan di era transformasi digital yang semakin berat dan ketat untuk bersaing dengan pihak lain.
Yang pasti, Rahayu Saraswati akan segera meninggalkan DPR RI setelah dapat menyelesaikan tugasnya yang terakhir, yaitu pembahasan dan pengesahan RUU Kepariwisataan yang sedang dibahas oleh Komisi VII DPR RI.
Kecuali itu, yang tidak kalah penting dari sikap pilihan dan keputusan Rahayu Saraswati dapat menjadi contoh, bahwa iming-iming tentang fasilitas dan tunjangan kesejahteraan yang menjadi salah satu penyulut kemarahan rakyat hingga aksi besar pada akhir Agustus 2025 hingga awal September 2025, patut menggugah kesadaran spiritual para anggota dewan lainnya, bahwa etika, moral dan akhlak patut dijaga serta terus ditingkatkan sebaik-baik mungkin. Karena penyebab dari berbagai kerusakan di negeri ini lantaran etika, moral dan akhlak aparat pemerintah di semua lini — termasuk legislatif dan yudikatif — sudah terlalu banyak yang bobrok.
Karena itu, sikap rasa malu dan rasa untuk bertanggung jawab harus dikembalikan pada titiknya yang normal. Lantaran yang terjadi sekarang lebih banyak yang tidak normal. Atas dasar itulah sikap tarik dan salut perlu dikatakan kepada Rahayu Saraswati, karena dirinya berani menjadi cahaya penerang kegelapan jiwa yang tengah gampang di negeri kita.
