Pewarta.TV, Banten – Dialog para tokoh Gerakan Nurani Bangsa Bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta pada Kamis, 11 September 2025 cukup memberi angin segar dalam upaya untuk menenteramkan kegaduhan di Indonesia sejak aksi dan unjuk rasa yang meledak di berbagai daerah sejak 25 Agustus 2025 hingga sepekan kemudian yang diikuti oleh serbuan massa ke berbagai tempat tinggal tokoh yang dianggap menjadi biang masalah bagi rakyat.
Dialog bersama para tokoh Gerakan Nurani Bangsa di Istana Negara dengan Presiden sangat relevan untuk meredakan ketegangan sosial dan politik di tanah air agar tidak semakin membara dengan memberi masukan untuk menyikapi harapan masyarakat seperti yang terangkum dalam 17+8 sebagai simbol tuntutan rakyat. Diantaranya adalah supremasi sipil yang harus dipahami bahwa kekuasaan tertinggi dalam negara harus dapat dipastikan berada dalam otoritas sipil, bukan militer atau kelompok bersenjata lainnya.
Artinya, kedaulatan rakyat berada di atas kekuatan senjata. Sehingga, pemerintahan harus dijalankan oleh pejabat sipil — yang dipilih secara demokratis — bukan oleh militer. Dan militer harus tunduk pada otoritas masyarakat sipil.
Kecuali itu — dalam konteks supremasi sipil — keputusan negara harus diambil melalui mekanisme demokratis, bukan melalui tekanan kekuasaan atau kekuatan koerpsif. Pada gilirannya, transparansi dan akuntabilitas — dalam supremasi sipil — pejabat publik harus bertanggung jawab kepada rakyat melalui hukum dan etika tata pemerintahan yang baik dan benar.
Karena itu, segenap usaha harus menghindar dari otoritarianisme dengan semangat dan jiwa supremasi sipil yang menolak dominasi militer dalam politik, karena hanya akan menimbulkan pelanggaran HAM, represi dan korupsi kekuasaan. Sebab supremasi sipil merupakan fondasi negara hukum yang demokratis. Karena tiadanya supremasi sipil negara akan menjadi rezim yang militeristik, otoriter sehingga rakyat kehilangan kendali terhadap negara.
Dialog terbuka antara Presiden Prabowo Subianto dengan Gerakan Nurani Bangsa mungkin belum cukup hanya diwakili oleh beberapa tokoh, sementara masih banyak tokoh dari berbagai bidang dan profesi yang lain, pun patut didengarkan masukan maupun anjurannya untuk memulihkan Indonesia menjadi negara yang sehat dan dapat terus melaju untuk memasuki era Indonesia emas seperti yang dikhayalkan oleh banyak orang setidaknya pada tahun 2045 kelak.
Oleh karena itu, pertemuan serupa dengan berbagai tokoh dari berbagai bidang dan profesi lainnya dapat melengkapi makna simbolik dan wujud nyata dari pertemuan dan dialog serupa untuk lebih nyata dan komprehensif membangun komunikasi moral-politik yang lebih sehat antara pemerintah dengan elemen masyarakat, agar tidak semakin tertinggal atau ditinggal dalam membangun bangsa dan negara Indonesia yang kuat, sejahtera dalam peradaban yang lebih baik dan lebih mulia.
Dialog serupa ini dapat terus diperluas agar dapat menjadi semacam penyerap konflik sekaligus menjaga konsistensi serta komitmen pemerintah yang berpihak pada rakyat. Setidaknya dari figur tokoh lintas agama, akademisi maupun intelektual hingga seniman dan budayawan dapat lebih meyakinkan bahwa masalah nurani, moral, etika sampai perilaku yang adil dan bijak sungguh memiliki tempat di dalam forum tertinggi negara sebagai bukti dari kedaulatan rakyat patut dijunjung tinggi dalam kesadaran berbangsa dan bernegara.
Para tokok Gerakan Nurani Bangsa yang hadir dalam acara dialog bersama Presiden pada 11 September2025 di istana Merdeka, Jakarta, diantaranya adalah Siti Nuriyah Abdurrahman Wahid, Romo Franz Magnis Suseno SJ, Prof. M Quraish Shihab, KH Ahmad Mustofa Bisri, Mgr. Ignatius Kardinal Suharyo, Omi Komariah Nurcholis Madjid, Prog. Dr. Amin Abdullah, Bhikkhu Panyavaro Mahathera, Alissa Q. Wahid, Lukman Hakim Saifuddin, Karlina Rohima Supelli, Pendeta Jacky Manuputty, Pendeta Gomer Gultom, Romo A Setyo Wibowo SJ, Erry Riyana Hardjapamekas, Ery Seda, Laode Moh. Syarif, Makarim Wibisono, Kamaruddin Hidayat dan Slamet Rahardjo.
Selain setuju untuk menegakkan supremasi sipil, Presiden Prabowo Subianto sepakat membentuk Komisi Investigasi Independen guna mengusir huru-hara yang terjadi pada bulan Agustus 2025 yang telah jatuhnya korban 10 orang. Dan GNB juga meminta pada aktivis mahasiswa dan pelajar yang masih ditahan untuk segera dibebaskan. Begitu juga untuk pembentukan tim atau Komisi Reformasi Kepolisian agar dapat segera dibentuk dan bekerja secepatnya hingga pemulihan kondisi yang rentan dapat secepatnya diperbaiki.
Pendapat dan suara dari warga masyarakat yang dihimpun Atlantika Institut Nusantara sangat mendukung usulan dan gagasan dari para tokoh Gerakan Nurani Bangsa itu, utamanya untuk melakukan reformasi ditubuh Polri sesegera mungkin.
