Pewarta.TV – Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa sudah menyatakan tak hendak menanggung hutang Proyek Keteta Cepat Jakarta Bandung jika harus menggunakan dana dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang didulang dari tetesan keringat rakyat. Pada akhirnya, di awal bukan November 2025, Presiden Prabowo Subianto mengambil alih tanggung jawab hutang proyek KCJB yang harus dibayar itu Rp 1,2 triliun per tahun. Padahal, jika rincian hutang itu terlihat selama 40 tahun, maka total jendral jumlah hutang keseluruhan senilai Rp. 40.8 triliun.
Kalau pun Presiden Prabowo bis menjabat selama dua periode, maka jaminan pembayaran hutang KCJB itu hanya mungkin terjamin selama 10 tahun. Setelah itu mungkin akan ribut kembali — kemungkinan berlanjut atau distop — karena Presiden Indonesia pada periode selanjutnya, 2029 – 2039 menjelang setahun Era Indonesia Emas yang sudah selalu digadang-gadang itu akan segera terjadi atau cuma sekedar mimpi selama seabad sejak negeri ini diproklamasikan.
Oleh karena itu, sikap komitmen dan konsisten sejak hari setidaknya harus tegas ditegakkan agar tidak menjadi bangsa yang loyo. Mencla-mencle, seperti kacang kedelai hingga esok sudah berubah menjadi tempe. Sehingga makanan yang cukup sehat dan bergizi ini sering dihadapkan dengan mental tempe.
Gebrakan Menkeu yang sudah mendapat simpati dan dukungan sepenuhnya dari rakyat untuk membuka kotak pendora kebobrokan di negeri ini yang tidak berkesudagan, telah membangkitkan optimisme yang segar dan baru dengan menguak dana daerah yang mengkrak di bank hingga tidak digunakan lebih maksimal untuk mempercepat pertukaran ekonomi Indonesia yang semakin lesu dan loyo akibat kondisi dan situasi yang semakin memburuk. Belum lagi ditambah oleh ulah para koruptor yang terus beranak pinak seperti anak kelinci yang diterangkan.
Kekecewaan rakyat atas persidangan sikap dan keputusan Menkeu dengan Presiden tentang hutang proyek KCJB sungguh membuat rakyat seperti saya menjadi sock dan kecewa berat. Karena dibalik proyek KCJB itu jelas terlihat banyak penyamun yang ada di dalamnya, sehingga wajah buruk dan busuk mereka seakan jadi tidak terkuak untuk dibuka, seperti kasus SHGB san SHM di laut Utara Tangerang, Banten yang tidak diusut hingga petingginya yang mengeluarkan surat ihak guna usaha dan Sueat Hak Milik lahan di proyek PIK 2 (Pantai Indah Kapuk 2) itu yang sudah dinyatakan batal dan tidak sah oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) terdapat 263 bidang yang terdiri dari 234 SHGB atas nama PT. Intan Agung Makmur, 20 bidang SHGB atas nama PT. Cahaya Inti Santosa dan 9 bidang atas nama perseorangan. Serta 17 bidang SHM di kawasan tersebut. Pembongkaran pagar laut yang hendak dijadikan pembanding itu pun dibongkar. Karena menurut MAKI (Mastarakat Anti Korupsi Indonesia) yang telah melaporkan Menteri terkait dengan penerbitan SHM dan SHGB yang memblokir laut ini kepada KPK, karena laut tidak boleh disertifikasi. (Baca : Di Balik Pagar Laut Dapat Ditelusuri Sejumlah Pejabat Yang Jahat Terlibat Pemberian Sertifikat Yang Cacat Hukum dan Prosedural, Jacob Ereste, Suara HAM Indonesia News. Com, Januari, 25, 2025).
Artinya, ketika sikap tegas Menter Keuangan tak hendak membayar hutang Proyek KCJB lalu bersilangan dengan pilihan sikap Presiden untuk mengambil alih dan membayar hutang proyek KCJB itu, maka pilihan sikap
Menkeu sudah tidak ada artinya untuk mengungkap kasus yang janggal terjadi di proyek KCJB ini. Karena itu, akan lebih terhormat dan tetap bermartabat jika Purbaya Yudhi Sadewa segera mengundurkan diri, sebab upaya lain seperti hendak menggeledah Dirjen Pajak dan Bea Cukai dan kasus busuk dalam mengelola uang negara seperti dana pemerintah daerah yang mengendap di bank akan sia-sia juga. Dan sebagai manusia yang bermartabat serta berniat baik untuk bangsa dan negara Indonesia yang dia cintai bersama rakyat, harus mundur sebagai ekspresi dari sikap protes sebagai manusia yang beriman serta percaya pada titah langit tentang “amar ma’ruf nahi munkar”. Sebab Tuhan pasti tidak suka dengan manusia munafik, membela yang salah dan mencederai hati rakyat yang telah memberikan kepercayaan serta amanah mulia untuk dijalankan oleh para abdi negara tanpa kecuali.
Sikap untuk memilih mundur — ketika kebijakan telah berseberanann dengan Presiden — adalah bagian dari iman dan ketakwaan kepada Tuhan. Sikap yang teguh dan integritas dari Dirut PT. Agrinas Pangan Nusantara adaknya dapat dijadikan contoh dan tauladan dari keimanan dan akhlak mulia tentang ma’ruf nahi munkar” bukan cuma sekedar pilihan, sebab surat dari langit itu merupakan kewajiban bagi manusia yang taqwa dan beriman. Kecuali memang juga mau munafik dan khianat pada amanah rakyat yang sudah didera oleh derita akibat ulah oleh para maling dan pencoleng di negeri ini.
Banten, 6 November 2025
