Pewarta.TV, JAKARTA – Tokoh Nasional asal Aceh yang juga Mantan Senator DPD RI periode 2014–2024, Dr. Fachrul Razi, M.I.P., menyampaikan analisis politik yang sangat berani dan menohok terkait relasi kekuasaan antara pemerintah pusat dan Provinsi Aceh. Dalam wawancara mendalam di program Unpacking Indonesia, ia menyebut adanya pola struktural yang sengaja memelihara kemiskinan dan keterbelakangan pendidikan di Serambi Mekkah agar gejolak politik dan perlawanan terhadap ketidakadilan pusat tidak kembali meletus.
Fachrul Razi menekankan bahwa akumulasi modal pembangunan Indonesia saat ini tidak bisa dilepaskan dari kekayaan alam yang diserap dari bumi Aceh. Namun, kontribusi besar tersebut dinilai tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan rakyat Aceh saat ini yang justru akrab dengan kemiskinan.
Dalam kesempatan tersebut, ia membeberkan sebuah informasi penting mengenai dokumen masa lalu yang pernah ia terima langsung dari salah satu tokoh penting Aceh.
“Saya menemukan satu file yang di miliki Almarhum Dr. Hasan Muhammad Di Tiro pendiri GAM, berupa potret pemetaan sumber daya gas dan emas yang terkandung di bumi Aceh, sehingga “harta karun Aceh” ini harus wajib di jaga untuk kelestarian alam dan anak cucu generasi Aceh mendatang. File rahasia tersebut ditunjukkan oleh almarhum Tengku Yahya Muad salah satu pendiri dan mantan Sekjen Partai Aceh. File tersebut memuat fakta-fakta mendasar mengapa konflik bersenjata dahulu terjadi di Aceh. Konflik itu bukan sekadar urusan operasional PT Arun, melainkan menyangkut harkat, martabat, dan marwah seluruh rakyat Aceh yang terkandung dalam sumber daya alam di darat dan laut Aceh,” ungkap Dr. Fachrul Razi.
Ia mengkhawatirkan jika ketimpangan pengelolaan sumber daya ini terus dibiarkan tanpa adanya transparansi dan keadilan, kondisi psikologis masyarakat Aceh yang saat ini berada dalam keterpurukan ekonomi akan sangat rentan terhadap provokasi dan sentimen negatif terhadap Republik.
Sebagai akademisi yang telah menempuh studi doktoral untuk meneliti dinamika politik di Aceh, Fachrul Razi mengaku bahwa hasil riset ilmiahnya sendiri melahirkan rasa kecewa yang mendalam terhadap ketidakadilan kebijakan pusat.
“Seorang saya yang bergelar doktor pun, setelah melakukan riset dan penelitian mendalam di Aceh, merasa kesal dengan perlakuan Republik ini yang ternyata tidak adil. Jika saya saja berpikir bahwa satu-satunya cara untuk didengar adalah dengan memberontak, bayangkan bagaimana masyarakat luas?”
Ia menarik kesimpulan bahwa ada semacam “pembiaran” agar Aceh tetap berada dalam pusaran kemiskinan dan pembodohan secara sistematis.
“Semakin tinggi tingkat kecerdasan dan pemahaman suatu masyarakat atas hak-haknya, semakin besar potensi mereka untuk mengkritisi dan melawan kesewenang-wenangan,” tegas Fachrul Razi.
Oleh karena itu, menurut Fachrul Razi, Aceh cenderung terus dimiskinkan dan dibodohi. Sebab, jika rakyat Aceh dipintarkan dan dicerdaskan, mereka dipastikan akan melakukan pemberontakan massal menuntut keadilan yang hakiki dari pusat.
Melalui pernyataan publik ini, Dr. Fachrul Razi mendesak adanya perubahan paradigma yang radikal dari pemerintah pusat dalam memandang Aceh. Ia menegaskan bahwa perdamaian yang berkelanjutan tidak akan pernah tercapai jika fondasi keadilan ekonomi dan pendidikan tidak segera dipenuhi, serta mendesak agar hak pengelolaan kekayaan alam Aceh dikembalikan sepenuhnya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa di daerah.(*)
