Pewarta.TV, Blitar – Ratusan massa dari PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate) menggelar aksi damai di Kantor DPRD Kabupaten Blitar, Kamis (7/5/2026). Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terhadap keberadaan kelompok yang dinilai mengatasnamakan PSHT namun tidak memiliki legalitas resmi.
Massa yang datang sejak siang hari membawa berbagai poster tuntutan dan mendesak pemerintah daerah agar segera mengambil langkah tegas. Mereka menilai keberadaan organisasi yang tidak berbadan hukum itu berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat sekaligus mencoreng nama besar PSHT yang telah memiliki pengakuan sah secara organisasi.
Ketua Cabang PSHT Kabupaten Blitar, Tugas Nanggolo Yudo Dili Prasetiono, menyampaikan bahwa pihaknya telah berulang kali menempuh jalur komunikasi dengan sejumlah instansi pemerintah. Namun hingga kini, surat yang dikirimkan kepada berbagai pihak belum mendapatkan tindak lanjut yang jelas.
“Kami sudah beberapa kali berkirim surat ke DPRD, Bupati, KONI hingga Wakil Bupati, tetapi sampai saat ini belum ada tindak lanjut,” ujarnya saat menyampaikan aspirasi di depan massa aksi.
Menurutnya, kelompok yang dipersoalkan tersebut masih tetap menjalankan aktivitas organisasi hingga tingkat ranting dan cabang meskipun dinilai tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Kondisi itu disebut memicu kebingungan di tengah masyarakat dan berpotensi menimbulkan gesekan di lapangan.
Ia juga mengungkapkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah anggota PSHT disebut kerap mengalami intimidasi hingga dugaan tindak kekerasan dari oknum kelompok tertentu. Karena itu, pihaknya meminta adanya kepastian hukum serta langkah nyata dari pemerintah daerah dan aparat penegak hukum.
Menanggapi aspirasi tersebut, Kapolres Blitar Rivanda memastikan persoalan itu akan dibahas bersama jajaran Forkopimda Kabupaten Blitar. Kepolisian, kata dia, akan mendorong dilaksanakannya rapat koordinasi guna mencari solusi terbaik.
“Kami bersama Forkopimda akan melakukan rapat koordinasi, termasuk melibatkan Bupati Blitar untuk membahas penyelesaian persoalan ini,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Blitar Supriadi menegaskan bahwa pihaknya siap menampung seluruh aspirasi masyarakat. DPRD juga berkomitmen memfasilitasi komunikasi antara pihak-pihak terkait agar persoalan dapat diselesaikan melalui dialog dan musyawarah.
Ia turut mengimbau seluruh anggota PSHT untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban selama proses penyelesaian berlangsung.
“DPRD mengajak seluruh warga PSHT tetap menjaga kondusivitas wilayah Kabupaten Blitar sambil menunggu tindak lanjut dari pemerintah daerah dan Forkopimda,” ungkapnya.
Usai menyampaikan aspirasi di Kantor DPRD, ratusan massa PSHT Cabang Kabupaten Blitar melanjutkan aksi menuju Kantor KONI Kabupaten Blitar untuk kembali menyuarakan tuntutan mereka.
Ketua Harian KONI Kabupaten Blitar, Fatatoh, menyatakan pihaknya akan segera melakukan koordinasi dengan KONI Jawa Timur maupun KONI Pusat terkait persoalan tersebut.
“Kami akan segera berkirim surat kepada KONI Pusat maupun KONI Jawa Timur. Namun kami juga berharap seluruh warga PSHT tetap menjaga kondusifitas,” ujarnya saat berdialog dengan perwakilan massa aksi.(Dwn/Mkls)
