Pewarta.TV, Madiun – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Madiun menggelar rapat paripurna untuk membahas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023 di ruang siding DPRD Kabupaten Madiun, Senin (10/6/2024). Rapat ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Fery Sudarsono, dan dihadiri oleh sejumlah pejabat serta anggota DPRD Kabupaten Madiun.
Dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Madiun yang digelar untuk membahas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023, sejumlah anggota fraksi menyampaikan sorotan dan aspirasi mereka.
“Mohon dijelaskan pada kos belanja apa yang paling signifikan yang menyebabkan Silpa di tahun 2023 begitu besar, apakah karena perencanaan yang kurang maksimal atau kurang matang? Sehingga banyak anggaran yang tidak terserap atau karena banyaknya efisiensi dari masing-masing OPD,” ujar Didik Rudianto, Jubir Fraksi Golkar Nurani Sejahtera.
Sementara itu, Fraksi PKB juga turut menyoroti isu tersebut dan mengungkapkan harapan mereka terkait perencanaan dan serapan anggaran yang lebih optimal untuk mengurangi besar Silpa. “Kami ingin Pemkab menjabarkan pencapaian target tata kelola aset, secara rinci. Baik yang sudah dan belum bersertifikat,” ucap Jubir Fraksi PKB, Nurokhim.
Tak hanya itu, Fraksi Nasdem juga menyoroti masalah pendapatan asli daerah (PAD), khususnya terkait mekanisme penarikan pajak. “Kami merasa masih banyak kendala yang dihadapi di lapangan, termasuk adanya tunggakan pajak daerah dari beberapa tahun yang lalu. Ini menunjukkan bahwa sistem pungutan dan retribusi daerah saat ini memerlukan pembenahan,” kata Gunawan Prasetyono, Jubir Fraksi Nasdem.
Di sisi lain, juru bicara Fraksi Gerindra, Sutrisno, menekankan pentingnya koreksi terhadap PAD agar lebih tepat sasaran kepada masyarakat. “Fraksi Gerindra berharap bahwa Pemkab Madiun dapat meningkatkan penggunaan anggaran secara lebih efektif dan efisien,” ujar Sutrisno.
Menyikapi sorotan tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Fery Sudarsono, menegaskan perlunya perencanaan yang lebih matang untuk mencegah terjadinya Silpa yang besar di masa mendatang. “Semoga saja dengan Silpa yang tinggi ini nanti tahun depan semakin kita tekankan, jangan sampai ada Silpa yang tinggi,” ungkapnya.
Politisi PDI Perjuangan ini menyatakan, saran dan masukan dari fraksi-fraksi DPRD tersebut akan dibahas lebih lanjut oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan OPD lainnya untuk diimplementasikan pada rapat paripurna selanjutnya. (ik/adv)
