Pewarta.TV, Medan – Rapat paripurna DPRD Sumatera Utara yang digelar untuk membahas pengesahan Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 berubah menjadi sorotan publik. Bukan karena capaian atau terobosan, tetapi karena sikap Gubernur Sumatera Utara yang dinilai arogan, tidak terbuka, dan terkesan kekanak-kanakan saat menanggapi kritik dari wakil rakyat.
Wakil Ketua Koalisi Pemerhati Indonesia Raya (KAPIR), Rahmad Situmorang, melontarkan kritik pedas usai menyaksikan jalannya rapat di Gedung DPRD Sumut, Selasa (17/9/2025). Ia menyebut Gubernur tidak menunjukkan sikap negarawan dalam forum resmi.
“Sikap Gubernur saat paripurna sangat mengecewakan. Ketika dikritik soal pergeseran anggaran, bukannya memberi penjelasan yang masuk akal, malah terkesan defensif dan kekanak-kanakan. Ini bukan panggung sandiwara, ini forum resmi rakyat!” tegas Rahmad.
APBD Sumut 2025: Tak Transparan dan Sarat Teka-Teki
Kemarahan KAPIR tidak berdiri sendiri. Kritik tajam juga datang dari Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Gerindra. Salah satu anggota dewan, Syahrul Efendi Siregar, menyoroti pergeseran anggaran dari tahap pertama hingga ketujuh yang tidak pernah dijabarkan secara rinci kepada DPRD. Bahkan, seluruh OPD dan TAPD dinilai telah gagal menjelaskan logika di balik perubahan alokasi tersebut.
“Baru hari ini dijelaskan, setelah berkali-kali kami minta. Ke mana transparansi itu? Ini bukan uang pribadi, ini uang rakyat,” ujar Syahrul dalam forum.
Lebih tajam lagi, anggaran hibah sebesar Rp41 miliar yang digeser ke Universitas Sumatera Utara (USU) dari Biro Kesejahteraan Rakyat menjadi sorotan utama. Rahmad Situmorang mempertanyakan prioritas Gubernur.
“Kenapa anggaran koperasi Merah Putih yang nyata-nyata menyentuh ekonomi rakyat justru dikurangi, tapi Rp41 miliar dengan mudahnya digeser ke USU? Ada apa ini? Rakyat berhak tahu, Harus nya daripada hibah ke usu mending ke koperasi , pertanian , kesejahteraan rakyat seperti pangan dan panti yang selaras dengan asta cita presiden prabowo!
Sindiran Pedas untuk Gubernur
Gubernur juga sempat menyindir besarnya tunjangan perumahan DPRD Sumut dalam pidatonya. Hal ini langsung dibalas tegas oleh KAPIR.
“Jangan alihkan isu. Kalau ada temuan, silakan periksa sesuai aturan. Tapi jangan gunakan panggung paripurna untuk menyerang balik DPRD. Ketika kesalahan gubernur terkait pergeseran dikuak , mengancam dengan revisi tunjangan perumahan dprd. Apakah ketika kesalahan gubernur dan pemprov diingatkan kembali ke publik , gubernur malah mencari kesalahan kesalahan yang lain lagi untuk menutupi kesalahan nya Itu. Itu tidak elegan dan jauh dari sikap pemimpin yang bijak,” kata Rahmad.
Lima Poin Serangan KAPIR:
Seluruh OPD dan TAPD tidak pernah menjelaskan secara terbuka perubahan APBD 2025.
Pergeseran anggaran dari tahap 1 hingga 7 dilakukan tanpa pemberitahuan resmi ke DPRD.
Penjelasan baru muncul hari ini (17/9/2025), setelah tekanan dari DPRD.
Gubernur Sumut dinilai enggan menjawab secara terbuka soal pergeseran anggaran.
Sindiran Gubernur terhadap tunjangan perumahan DPRD dianggap tidak pantas dan tidak relevan dengan konteks rapat.
“Kami Akan Kawal Terus!”
KAPIR menegaskan tidak akan tinggal diam. Mereka menyatakan akan terus mengawal setiap proses pengesahan dan pelaksanaan APBD Sumut 2025 agar tidak diselewengkan.
“Jika ada penyimpangan, kami akan buka! Kami tidak akan tunduk pada kekuasaan yang menyalahgunakan anggaran rakyat,” pungkas Rahmad Situmorang. (Tim)
