Didi Sungkono S.H., M.H.: Kapolri Harus Evaluasi Jalur Kuota Khusus dan Penghargaan Penerimaan CASIS Polri Sarat KKN

Didi Sungkono S.H., M.H. Direktur LBH RASTRA JUSTITIA 789, Dosen Ilmu Hukum, Kandidat Doktor Hukum.

Pewarta.TV, Surabaya – Adanya kuota khusus atau jalur HAR (Penghargaan) Penerimaan Polri tahun 2025 diduga diperjualbelikan oknum Polri Polda Jawa Timur, harusnya Kapolri melalui Kadivhumas, ASDM, Kabidhumas Polda, lebih transparan dalam menyampaikan informasi terkait kuota penerimaan CASIS AKPOL.

Berapa kuota jalur REGULER?. berapa kuota jalur HAR (Penghargaan) atau kuota khusus?. Ini yang harus digaris bawahi secara tebal.

Ada UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), ini adalah sebuah produk hukum yang mana informasi harus disampaikan kepada masyarakat secara terbuka dan transparan.

Biar masyarakat tidak salah menilai, karena salah informasi nanti bisa timbul salah persepsi. Dugaan NEPOTISME, KOLUSI, karena ini tidak bisa dibiarkan.

ERA nya sudah berbeda, apalagi ini penerimaan CASIS AKPOL, yang kelak akan ikut mewarnai merah putihnya NKRI.

Bagaimana masyarakat mau percaya dengan Kepolisian kalau tidak benar-benar terbuka, transparan terkait KUOTA Khusus atau Jalur HAR (penghargaan) CASIS yang dalam PERENGKINGAN sudah TIDAK TERPILIH secara tiba tiba bisa ikuti TEST selanjutnya. Sampaikan apa adanya, secara terbuka kepada masyarakat.

Kapolri harusnya lebih transparan dalam memberikan kuota khusus jalur HAR (Penghargaan) atau jalur apapun, yang mana masyarakat kita masyarakat Indonesia ini sudah cerdas semua.

Apalagi ini pendaftaran CASIS Akpol yang kelak akan menjadi seorang pemimpin masa depan POLRI, harus jujur apa adanya bukan modus operandi, Pat gulipat.

Yaa wajar kalau banyak yang merasa janggal dengan semua ini, logika hukum nya dalam perengkingan mereka yang sudah TUMBANG (lulus tidak terpilih) tapi kok bisa mereka muncul lagi (para CASIS Akpol yang diduga melalui JALUR HAR, Kuota khusus) ini rawan disalah gunakan oleh oknum-oknum.

Kabar angin diluar jalur HAR ini diperjualbelikan dengan harga yang fantastis, diatas Rp 3 miliar. Ini yang perlu disikapi secara serius, sistem BETAH, PROMOTER, PRESISI, harus benar-benar diaplikasikan, diterangkan, bukan malah diam seakan-akan tidak mau dikritik dan alergi terhadap masukan dari masyarakat.

Jalur kuota Khusus atau sering disebut juga jalur HAR (penghargaan) bagaikan angin busuk. Berbau tapi sulit dipegang, ada tapi tiada sulit dibuktikan.

Karena itu adalah KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) yang terselubung, Pat Gulipat, Kong Kalikong antara oknum-oknum dan para oknum aparat bermental bejat memperjualbelikan kewenangan untuk mendapatkan sebuah kenyamanan hidup dan kemewahan.

Malah ada kuota khusus BINTARA diperjualbelikan oleh oknum yang berdinas di Polda Jawa Timur senilai Rp 850 juta, dan orangtua CASIS Bintara tersebut sudah transfer sebesar Rp 750 juta ke rekening Pribadi sang oknum Polwan (yang berdinas di Polda Jawa Timur).

Oknum Polwan tersebut berpangkat BINTARA, sudah berani menjanjikan kelulusan bagi pendaftaran POLRI DIPA 2025 (jalur kuota khusus Mabes Polri).

Carut marut KKN (Kolusi, Korupsi, Nepotisme) pendaftaran POLRI baik jalur AKPOL, BINTARA, atau TAMTAMA ada beberapa Jalur, salah satunya patut diduga jalur Kuota Khusus yang diperjualbelikan.

CASIS yang tidak punya kapabilitas apapun asal membayar dengan nominal tertentu bisa mendapatkan JAlUR HAR (penghargaan) atau kuota khusus tersebut.

Nilainya tidak main-main, sangat fantastis untuk AKPOL dan BINTARA POLRI. Namun bagaikan buih dilautan, timbul tenggelam, ramai sebentar akan hilang kemudian, seperti temuan wartawan berita PATROLI kuota Khusus JALUR BINTARA sudah ada yang transfer senilai Rp 750 juta dari permintaan senilai Rp 850 Juta. Sebagaimana kesepakatan orangtua CASIS dan Oknum tersebut.

Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, SIK., harus menerangkan kepada masyarakat melalui ASDM, Kadivhumas, Kabidhumas, Apa yang dimaksud dengan jalur HAR (Kuota Khusus) dan harus dibedakan dengan jalur REGULER.

Karena masyarakat dibuat bingung, dalam perengkingan sudah LULUS TIDAK TERPILIH tetapi bisa lanjut ke tahapan TEST berikutnya. Dimana letak TRANSPARAN, BERSIH, AKUNTABEL, TERPERCAYA atau sistem BETAH, PRESISI, PROMOTER ?.

Jangan hanya Lips Service saja, sampaikan kebenarannya, masyarakat menunggu POLRI yang PRESISI. Salah satu contoh yang ada di PANDA Jawa Timur, dalam penerimaan CASIS Akpol tahun anggaran 2024 dalam PERENGKINGAN yang LULUS TERPILIH 34 CASIS, namun saat test di Graha UNESA PTC ada sekitar 47 CASIS AKPOL.

Harus diterangkan biar tidak ada tuduhan dari masyarakat masih marak unsur NEPOTISME, KOLUSI dalam penerimaan CASIS AKPOL. KAPOLRI harus melakukan EVALUASI secara mendalam, untuk kemajuan POLRI dimasa yang akan datang. POLRI yang semakin dicintai Rakyat dan Masyarakat, PRESISI, PROMOTER

Jadi apa negara kita ini kalau daftar POLRI diperjualbelikan,  baik itu jalur REGULER, jalur Kuota Khusus dan Jalur HAR (Penghargaan).

Kapolri harus berani transparan, hapus itu kuota khusus, bukan malah “marak” di lapangan. Ada beberapa Jalur, ada kuota khusus Mabes Polri dan ada Kuota Khusus Polda (untuk pendaftaran BINTARA). Apalagi dibarengi dengan sudah transfer ke rekening oknum Polisi, itu sangat tidak dibenarkan.

Tidak mungkin oknum BINTARA berani terima uang ratusan juta kalau tidak ada yang perintahkan. Ini satu CASIS ya, kalau ada puluhan CASIS berapa milliar uang yang dinikmati oleh oknum-oknum Polri bermental Mafia tersebu?. Jadi apa negara kita 10 hingga 15 tahun kedepan?

Fenomena ini adalah sebuah kemunduran yang harus benar-benar di evaluasi secara mendalam oleh KAPOLRI, bukan malah dibiarkan.

Karena tidak mungkin orangtua CASIS itu melapor kalau anaknya diterima jadi anggota POLRI, itu akan gejolak kalau anaknya tidak diterima sebagai anggota POLRI. Inilah yang dinamakan KOLUSI, sama dengan KORUPSI, Nepotisme.

Tidak dibenarkan secara hukum, jelas diatur dalam UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pidana Korupsi, sebagaimana diubah sebagai UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pidana Korupsi.

POLRI harus benar-benar transparan, sistem BETAH, Bersih, Transparan dan Akuntabel, mana buktinya?. Banyak keluhan masyarakat yang tidak ditindaklanjuti seakan diam seribu bahasa.

Ini adalah suatu kritik yang konstruktif dari masyarakat untuk kemajuan Polri kedepannya, bukan malah didiamkan seakan tidak terjadi apapun.

Perlu diketahui, ditahun 2024 lalu, banyak kejanggalan dalam penerimaan CASIS POLRI, terutama CASIS AKPOL, dan BINTARA, atau Tamtama, seperti penerimaan di Polres Kab Mojokerto.

JALUR REGULER 15 Personil Jalur HAR atau Kuota Khusus 17 CASIS, ini satu POLRES, dijajaran Polda Jawa Timur ada 38 Polres/Ta, kalau yang jalur Kuota khusus ”BAYAR” (dalam tanda kutip) sekitar Rp 850 Juta, tinggal kalikan saja berapa ratus milliar dalam 1 kali penerimaan CASIS BINTARA di Polda Jawa Timur

Bagaikan angin, ada tapi tiada,terasa tapi sulit dibuktikan. Namun sebenarnya kalau mau membuktikan tidak sulit, tergantung niat petinggi-petinggi POLRI, karena reformasi POLRI bukan dari bawah, melainkan dari atas, Jalur HAR atau Kuota Khusus bisa di cek, keahliannya apa, pernah menjadi juara apa, gampang itu cek n riceknya.

POLRI itu milik negara, milik masyarakat. Bagaimana kelak melayani masyarakat secara ikhlas kalau cara masuknya melalui jalur HAR dengan membayar “milliaran,” tapi ini semua adalah dugaan, masyarakat tidak bisa menuduh kalau tidak bisa membuktikan siapa yang menerima uang tersebut.

Saya yakin 1000 persen Pak Kapolri tidak menerima uang tersebut, Kapolri ini dikenal sangat jujur,salah satu Jenderal terbaik POLRI.

Bagaikan angin, ada dan tiada, tampak dan tidak tampak, berbau tapi sulit dibuktikan, itulah kiasan jalur HAR (kuota khusus) CASIS AKPOL. “Kasak-kusuk, kabar angin berhembus tidak sedap. Bagaikan pepatah, tidak ada asap tanpa api.

Tidak salah kalau masyarakat menilai asumsi diatas, Jalur langit kalah dengan jalur duit (jalur demit/syetan). Karena aneh bin ajaib, dalam perengkingan Penerimaan Akpol tahun anggaran 2024 nama “CASIS Lulus tidak terpilih” tiba-tiba masih bisa lanjut ikut ujian tahap berikutnya.

Ini yang harus diterangkan ke masyarakat. Jalur HAR (kuota khusus) harus dipisahkan dengan Jalur REGULER, agar masyarakat tidak salah menilai dalam penerimaan CASIS AKPOL.

Lantas dimana letak transparannya?. Letak akuntabelnya?. Letak bersihnya?.

Penerimaan Calon Taruna Akademi Kepolisian Anggaran Tahun 2024 di Kepolisian Daerah Wilayah Jawa Timur Perlu di evaluasi secara mendalam oleh KAPOLRI Jenderal Polisi Listya Sigit Prabowo, SIK.

Jalur penerimaan Kepolisian AKPOL yang akan mencetak calon-calon jenderal Polri kedepan, dimasa 25 Tahun yang akan datang sarat diwarnai Pat gulipat, “Mafia” terselubung.

Tidak transparan dan terkesan akal-akalan, kalau bukan anaknya Perwira menengah POLRI (yang juga Alumnus Akpol) atau anaknya pengusaha yang punya link, jaringan atau kekuatan finansial yang cukup (berlebih milliaran) jangan berharap bisa masuk menjadi Taruna Akpol. Kalaupun ada hanya 1 % dari 100 CASIS.

Salah satu contoh ASDM POLRI dalam penerimaan CASIS POLRI menggunakan sistem BETAH (Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis), namun apa yang terjadi dilapangan membuat masyarakat semakin “BINGUNG.”

Karena disamping ada jalur Reguler ada juga jalur “HAR (Penghargaan) atau KUOTA KHUSUS, karena minimnya informasi dari Humas Polda Jawa Timur. Setiap dikonfirmasi jawabannya, Kuota Khusus atau jalur HAR Hak preogratif Kapolri.

Perlu masyarakat ketahui, kerancuan dan kebingungan masyarakat harusnya diterangkan secara transparan, biar tidak menjadi bola liar yang asumsi nya semakin tidak jelas arahnya.

Dalam penerimaan POLRI mengadopsi sistem BETAH (Bersih, Transparan, Akuntabel, Humanis). Ini adalah slogan yang mantap, program unggulan SDM POLRI. Namun harus disampaikan ke masyarakat terkait jalur REGULER dan jalur HAR (penghargaan) atau kuota khusus.

Biar masyarakat tidak dibuat bingung, karena banyak masyarakat berasumsi, banyak CASIS yang sudah lulus tidak terpilih dalam perengkingan, tiba-tiba bisa masuk lagi ikuti TEST berikutnya. Hal ini yang harus disampaikan secara terbuka dan transparan, bukan terkesan ditutup tutupi, siapa yang mendapatkan REKOMENDASI jalur HAR tersebut

Kalau benar-benar bersih kenapa harus risih. POLRI harus benar-benar berbenah terkait perekrutan dan tidak boleh alergi kritik, serta tidak mendengarkan aspirasi dari masyarakat

Salah satu contoh adalah dalam perengkingan CASIS Akpol tahun anggaran 2024 dalam perengkingan yang lulus TERPILIH ada 34 CASIS Laki-laki, namun di waktu berbeda saat ujian lanjutan penerimaan CASIS Akpol ada beberapa nama-nama CASIS yang sudah GUGUR (Tidak terpilih) tiba-tiba namanya masuk lagi dalam daftar penerimaan CASIS AKPOL tahun anggaran 2024, tidak tanggung tanggung ada tambahan lebih dari 10 nama CASIS laki-laki.

Dari PERENGKINGAN yang diterima 34 CASIS AKPOL, sekarang ini lebih dari 46 CASIS yang melanjutkan TEST masuk Calon Taruna Akpol. Harusnya ini yang diterangkan ke masyarakat secara transparan, apakah kelebihan itu masuk melalui jalur HAR (Penghargaan) Jalur Kuota Khusus, atau jalur “duit” atau jalur “demit” atau jalur “langit”.

Ini yang harus disampaikan ke masyarakat apa adanya, bukan malah terkesan ditutup secara rapat agar masyarakat tidak mengetahui.

Salah satu slogan POLRI PRESISI yang akan menjadikan Indonesia maju SDM Polri yang unggul di era Police 4.0, Sistem BETAH (Bersih, Transparan, Akuntabel, Humanis).

Fakta nya bagaimana?. Ini yang harus diterangkan ke masyarakat secara transparan. Ada beberapa CASIS yang “gugur” dalam perengkingan tiba-tiba namanya muncul di test tahap berikutnya. Disampaikan, diterangkan ke masyarakat, biar tidak menjadi Polemik dimasyarakat, kalau itu melalui jalur HAR (penghargaan) kuota khusus ya disampaikan apa adanya.

Gimana Pak Kapolri ?. Harusnya lebih transparan disampaikan apa adanya, bukan hanya lips service saja, apa itu BETAH, apa itu terbuka, malah ada CASIS yang perengkingan nomor 80 tiba-tiba ikut masuk lagi.

Ada yang perengkingan nomornya diatas 150an yaa, namanya masuk lagi. Fungsi kualitas filter nya bagaimana?.

POLRI harus transparan menyampaikan kepada masyarakat bukan malah diam, bukan malah tidak mau tahu dan terkesan melindungi oknum-oknum yang berkepentingan.

Buka secara transparan, kalau memang yang ikut lolos seleksi itu ikut kuota khusus atau jalur HAR (Penghargaan) karena jalur HAR, yang rekomendasikan adalah KAPOLRI.

Sudah saatnya POLRI berubah dan berbenah, ini demi organisasi Polri dimasa yang akan datang. Dan kalau memang yang ikut lolos dari yang sudah gugur (dalam perengkingan ) ikut jalur HAR, yaa harus berani disampaikan ke masyarakat, siapa CASIS ini, siapa orangtua CASIS ini, apa yang menjadikan dasar memperoleh kuota khusus atau jalur HAR.

Karena ada kabar angin, jalur HAR ini melibatkan oknum-oknum Jenderal di Mabes Polri, yang mana kalau anaknya masyarakat biasa (tidak berduit miliaran) jangan harap bisa memperoleh kuota khusus jalur HAR.
(Redho)