Oleh : Muhammad Jakfar
Pewarta.TV, Banten, 28 Oktober 2025 — Satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dievaluasi dalam sebuah dialog publik di Banten. Diskusi ini menyimpulkan bahwa arah kebijakan pemerintah untuk membangun kemandirian bangsa sudah tepat, berfokus pada Pemerataan Gizi dan Tata Kelola Pemerintahan Bersih, meskipun tantangan di lapangan masih besar.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Investasi Jangka Panjang
Program unggulan pemerintah, Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk anak sekolah dan masyarakat rentan, dinilai sebagai langkah yang sangat strategis. Program ini tidak hanya mengatasi stunting dan gizi buruk, tetapi juga merupakan investasi besar untuk menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul di masa depan.
”Anak yang sehat dan bergizi cukup akan tumbuh cerdas dan produktif, ini modal utama kemandirian bangsa,” kata salah satu peserta.
Saat ini, sudah ada lebih dari 10 ribu dapur gizi yang beroperasi. Selain manfaat kesehatan, MBG juga diharapkan dapat memajukan ekonomi lokal dengan menyerap hasil petani dan UMKM setempat.
Tantangan dan
Solusi:
Masalah Distribusi: Sulitnya pengiriman bahan pangan ke daerah terpencil.
Kualitas & Kebersihan: Perlu pengawasan ketat terhadap mutu makanan dan kebersihan dapur.
Edukasi: Masyarakat perlu diajari tentang gizi agar tidak selalu bergantung pada bantuan.
Rekomendasi: Pemerintah pusat dan daerah harus bersinergi, serta melibatkan masyarakat dan sekolah dalam pengawasan program agar lebih transparan dan berkelanjutan.
Tata Kelola Pemerintahan: Fondasi Program Gizi
Diskusi menegaskan bahwa keberhasilan program MBG sangat bergantung pada pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Tanpa birokrasi yang jujur, risiko kebocoran anggaran atau salah sasaran akan tinggi.
Dalam tahun pertamanya, pemerintahan Prabowo-Gibran dianggap sudah memulai langkah positif melalui reformasi birokrasi, digitalisasi layanan, dan penguatan sistem pengawasan.
Hambatan dan Perbaikan:
Resistensi Birokrasi Lama: Adanya penolakan dari birokrasi yang sudah mapan dan kualitas SDM di daerah yang masih lemah.
Solusi:
Percepatan Digitalisasi: Mendorong sistem keuangan dan pelaporan berbasis digital agar masyarakat bisa mengawasi penggunaan dana secara terbuka.
Penguatan Integritas: Melakukan pembinaan dan rotasi pejabat untuk memperkuat kejujuran birokrasi.
Pengawasan Publik: Mendorong masyarakat sipil dan media untuk aktif mengawasi program pemerintah.
Kesimpulan: Gizi dan Integritas Saling Mendukung
Inti dari diskusi ini adalah keterkaitan erat antara pemerataan gizi dan pemerintahan yang bersih. Program gizi sulit berhasil tanpa sistem yang jujur, dan efektivitas pemerintahan yang jujur diuji melalui keberhasilan program sosial seperti MBG.
”Gizi yang adil dan pemerintahan yang jujur adalah dua sisi mata uang untuk mewujudkan kemandirian bangsa,” tutup diskusi.
Arah kebijakan pemerintah dinilai sudah benar. Untuk ke depan, yang dibutuhkan adalah konsistensi, transparansi, dan partisipasi luas dari semua pihak—pemerintah, swasta, dan masyarakat—agar program ini berdampak maksimal.*
