Pewarta.TV, Blitar – Pemerintah Kabupaten Blitar kembali menorehkan prestasi gemilang dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk kesembilan kalinya secara berturut-turut.
Pencapaian ini tentu mendapat apresiasi dari DPRD Kabupaten Blitar karena menunjukkan tata kelola keuangan daerah yang kredibel dan akuntabel.
Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Supriadi menyampaikan apresiasi atas keberhasilan itu. Namun demikian pihaknya menekankan pencapaian ini dapat meningkatkan daya tarik investasi.
“Kami bersyukur atas keberhasilan Kabupaten Blitar mempertahankan opini WTP selama sembilan tahun berturut-turut. Ini tidak lepas dari kerja keras seluruh perangkat daerah yang konsisten menjaga transparansi dalam pengelolaan keuangan,” ujarnya, Jumat (13/6/2025).
Pencapaian WTP ini membuktikan bahwa laporan keuangan Pemkab Blitar telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), disertai penerapan sistem pengendalian internal yang baik.
Hal ini juga memperkuat kepercayaan publik atas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Lebih lanjut, Supriadi menegaskan bahwa opini WTP bukan sekadar bentuk penghargaan administratif, melainkan simbol kepercayaan masyarakat.
“Transparansi pengelolaan anggaran akan semakin menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Ini juga memberi sinyal positif bagi para investor untuk menanamkan modal di Kabupaten Blitar,” tambahnya.
Politikus dari PDI Perjuangan itu percaya bahwa capaian ini menjadi bukti keseriusan pemerintah daerah dalam membangun sistem keuangan yang solid dan profesional.
Ia pun berharap opini WTP yang kesembilan ini mampu menjadi momentum peningkatan kualitas pembangunan.
“Harapan kami, semakin banyak investor yang tertarik datang, sehingga pembangunan bisa berjalan lebih cepat dan merata,” tuturnya.
Dengan perolehan opini WTP sembilan kali beruntun, Kabupaten Blitar mengukuhkan diri sebagai salah satu daerah dengan pengelolaan keuangan terbaik di Jawa Timur. Hal ini diyakini akan berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program-program pembangunan yang terencana dan tepat sasaran.
“Tidak semua daerah mampu meraih WTP secara konsisten. Ini bukti bahwa pengelolaan keuangan kita telah diakui secara nasional,” tandasnya.(Dwn/Mkls)
