Pewarta.TV, Surabaya – Aliansi Madura Indonesia (AMI) menggelar audiensi dengan Dinas Pendidikan Kota Surabaya untuk membahas sejumlah permasalahan dalam dunia pendidikan, terutama terkait dugaan kurangnya transparansi dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Ketua Umum AMI, Baihaki Akbar, S.E., S.H., menyampaikan bahwa pihaknya menerima berbagai laporan dari masyarakat mengenai indikasi penyalahgunaan dana BOS di beberapa sekolah. Menurutnya, dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan siswa justru tidak dikelola dengan transparan, sehingga berpotensi merugikan peserta didik dan wali murid.
“Kami mendapatkan banyak keluhan dari orang tua siswa yang mempertanyakan penggunaan dana BOS di sekolah anak-anak mereka. Transparansi dalam pengelolaan dana ini sangat penting agar benar-benar digunakan sesuai dengan kebutuhan pendidikan,” ujar Baihaki Akbar dalam audiensi tersebut.
Lebih lanjut, Baihaki menyoroti praktik penjualan Lembar Kerja Siswa (LKS) yang masih terjadi di beberapa sekolah. Padahal, regulasi sudah melarang sekolah untuk mewajibkan siswa membeli buku tambahan yang tidak termasuk dalam kurikulum resmi.
“Kami meminta Dinas Pendidikan Kota Surabaya untuk tidak ragu menindak tegas oknum yang menyalahgunakan jabatan dan kewenangannya dengan menjual LKS secara paksa kepada siswa. Jika terbukti ada praktik seperti ini, maka pejabat atau guru yang terlibat harus diberi sanksi tegas, bahkan diberhentikan jika perlu,” tegasnya.
*Dinas Pendidikan Berkomitmen Menjaga Integritas dan Mencegah Perundungan di Sekolah*
Menanggapi hal ini, Dinas Pendidikan Kota Surabaya yang diwakili oleh Sekretaris Dinas (Sekdis), Putri, menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pendidikan.
“Kami akan terus memastikan bahwa dana BOS dikelola secara transparan sesuai aturan yang berlaku. Jika ada temuan penyimpangan, kami siap mengambil langkah tegas,” ujar Putri.
Selain membahas transparansi dana pendidikan, audiensi ini juga menyoroti isu penting lainnya, yaitu pencegahan perundungan (bullying) di lingkungan sekolah. Baihaki Akbar menekankan bahwa sekolah harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi semua siswa, tanpa ada tekanan atau intimidasi dari teman sebaya maupun pihak lain.
“Kami juga ingin memastikan bahwa sekolah tidak hanya fokus pada akademik, tetapi juga membangun lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang siswa. Jangan sampai ada kasus perundungan yang bisa berdampak buruk terhadap mental dan prestasi anak-anak,” ujarnya.
Menanggapi hal ini, Putri menegaskan bahwa Dinas Pendidikan Surabaya telah memiliki berbagai program untuk mencegah perundungan di sekolah, termasuk pelatihan bagi guru dalam menangani kasus bullying serta program pendidikan karakter bagi siswa.
“Kami ingin semua sekolah di Surabaya menjadi tempat yang aman dan ramah bagi siswa. Jika ada kasus perundungan, kami mendorong siswa dan orang tua untuk segera melapor agar bisa ditangani dengan cepat dan tepat,” tambahnya.
*Harapan untuk Pendidikan yang Lebih Baik*
Audiensi ini diharapkan menjadi langkah awal dalam meningkatkan transparansi pengelolaan dana pendidikan serta memperkuat perlindungan siswa dari praktik perundungan di sekolah. AMI berjanji akan terus mengawal kebijakan pendidikan di Surabaya agar tetap berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan integritas.
“Kami tidak ingin hanya sekadar menyampaikan aspirasi, tetapi juga memastikan ada tindak lanjut nyata dari pertemuan ini. Pendidikan yang berkualitas harus didukung dengan sistem yang bersih, transparan, dan lingkungan sekolah yang aman bagi anak-anak kita,” pungkas Baihaki.
Dengan adanya dialog seperti ini, diharapkan sistem pendidikan di Surabaya semakin berkembang ke arah yang lebih baik, bebas dari penyalahgunaan anggaran serta terbebas dari segala bentuk perundungan yang bisa menghambat perkembangan mental dan akademik siswa.
(Redho)
